KSAD Ungkap Alasan Biaya Pembangunan Sumur Rp150 Juta untuk Korban Bencana

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan penjelasan soal anggaran pembangunan sumur senilai Rp150 juta bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Biaya tersebut sempat menjadi sorotan publik.

Maruli menegaskan bahwa sumur yang dibangun di lokasi bencana berbeda dengan sumur rumah tangga pada umumnya. Infrastruktur tersebut dirancang dengan kedalaman khusus agar mampu menjangkau sumber mata air yang dapat memenuhi kebutuhan banyak warga sekaligus.

Sumur tersebut, kata dia, harus dibor hingga kedalaman sekitar 100 hingga 200 meter guna memastikan ketersediaan air dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Menurut Maruli, jika pengeboran tidak mencapai titik mata air, maka pasokan air berpotensi cepat habis.

Baca juga : BUMN Harus Dorong Pemulihan Ekonomi Sumatra Pascabencana

"Kalau kita tidak menemukan mata airnya, air itu pasti akan habis," kata Maruli saat jumpa pers di Dermaga Satuan Angkutan Perairan (Satangair) TNI AD, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa.

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran yang lebih besar diperlukan karena sumur tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam satu desa, bukan hanya satu rumah tangga. Hal ini membuat proses pembangunan memerlukan spesifikasi teknis yang lebih kompleks.

"Rumah saya di Bandung mungkin enggak sampai Rp10 juta jadi tuh (sumur) air, hanya untuk kepentingan satu keluarga. Ini barang kepentingannya kan satu desa kadang-kadang," jelas dia.

Baca juga : Ketika Banjir Menghentikan Aktivitas, Solidaritas Menjadi Penyangga Ekonomi Lokal

Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1), pemerintah membahas upaya pengeboran sumur guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi korban bencana.

Dalam pertemuan tersebut, Maruli bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa biaya pengeboran sumur dengan kedalaman 100–200 meter berkisar antara Rp100 juta hingga Rp150 juta.

Presiden Prabowo menilai anggaran tersebut masih tergolong wajar mengingat kedalaman sumur dan manfaatnya yang langsung dirasakan oleh masyarakat terdampak. Selain itu, biaya tersebut telah mencakup instalasi pendukung, termasuk jaringan distribusi dan tangki penampungan air. (Ant/E-4)