ICJR: Kasus Eks Kapolres Bima Jadi Alarm Kegagalan Kebijakan Narkotika Represif

INSTITUTE for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai kasus dugaan aliran dana narkotika yang menyeret eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, merupakan alarm keras atas kegagalan kebijakan narkotika yang represif di Indonesia.

Peneliti ICJR, Girlie Ginting, menyebut keterlibatan aparat kepolisian dalam pasar gelap narkotika bukan lagi fenomena baru, melainkan pola yang terus berulang akibat kebijakan perang terhadap narkotika yang dinilai usang.

"Kasus AKBP Didik menunjukkan bagaimana kebijakan yang represif dan tidak teregulasi justru membuka jalan bagi aparat korup untuk terlibat. Pasar gelap yang tidak dikendalikan negara memberikan ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan barang bukti hingga rekayasa perkara," ujar Girlie melalui keterangannya, Minggu (22/2).

Baca juga : AKBP Didik Tersangka Narkoba: Terima Rp2,8 Miliar & Terancam Hukuman Mati

Berdasarkan data KontraS periode 2019–2022, tercatat sedikitnya 106 kasus yang melibatkan 178 anggota kepolisian dalam peredaran narkotika. Girlie menegaskan, deretan nama perwira mulai dari Teddy Minahasa hingga teranyar di Polres Bima Kota membuktikan bahwa minimnya pengawasan dan sistem hukum acara yang tidak akuntabel memperparah praktik korupsi di tubuh Polri.

Menurut dia, pendekatan pemidanaan dan tindakan represif selama ini hanya memperkuat pasar gelap. Dalam ekosistem yang tidak teregulasi, kendali perdagangan justru jatuh ke tangan pelaku kriminal dan aparat koruptif, sementara pengguna narkotika menjadi korban sistem.

Girlie mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan kebijakan dekriminalisasi terhadap pemakaian, penguasaan, dan pembelian narkotika untuk kepentingan pribadi. Ia menggarisbawahi bahwa dekriminalisasi bukanlah legalisasi tanpa kontrol, melainkan upaya negara untuk mengambil alih kendali dari pasar gelap. Dengan pasar yang teregulasi, ruang gerak aparat koruptif untuk "bermain" di dalam bisnis ilegal ini dapat dipangkas secara signifikan.

"Narkotika harus diregulasi oleh negara, bukan dimusnahkan, karena cita-cita dunia tanpa narkotika itu tidak mungkin terjadi. Dekriminalisasi berarti memindahkan domain pengguna dari aparat penegak hukum ke sektor kesehatan," tegas Girlie. (Faj/P-3)