Berita Terbaru Kontras Hari Ini

Kantor KontraS Didatangi Orang tak Dikenal Usai Terobos Rapat Revisi UU TNI

KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB

Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, DPR: Memang dari Awal tidak Setuju

KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi  UU TNI. 

KontraS: Beredar Kabar Revisi UU TNI Dikebut dan Disahkan sebelum Lebaran 2025

KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra mengaku mendengar Revisi UU TNI akan disahkan sebelum Lebara 2025.

Kontras: Revisi UU TNI akan Perkuat Militerisme di Ranah Sipil

Jika revisi undang-undang (RUU) TNI disahkan, peran militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil akan semakin besar.

Kontras Soroti Langkah Pemerintah Pangkas Anggaran Penuntasan Kasus HAM

Pemangkasan anggaran sebaiknya tak dilakukan karena memberikan dampak buruk bagi penuntasan kasus HAM di Indonesia.

Kontras: Hak Kebebasan Fundamental Sipil masih Terkungkung

Kontras mencatat bahwa Kepolisian masih menempati klasemen teratas sebagai institusi dengan peristiwa penyiksaan terbanyak

Catatan Kontras: 24 dari 47 Korban Extrajudicial Killing Terbunuh oleh Aparat Kepolisian

sepanjang Desember 2023-November 2024, Kontras mencatat ada 45 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat negara di luar putusan pengadilan dan mengakibatkan 47 korban.

Kontras Tolak Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mewakili Koalisi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas) menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI kedua Soeharto. 

Presiden Jokowi Kembali Digugat ke Pengadilan

PTUN Jakarta akan menyidangkan perkara dengan presiden sebagai tergugat

Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024

Netralitas di Pilkada Serentak 2024 pada November jadi sorotan. Konflik di daerah bakal muncul jika daerah yang dipimpin oleh seorang penjabat (pj) kepala daerah mengerahkan mobilisasi

7 Peristiwa Kekerasan di Tanah Papua, Pendekatan Militer Pemerintah Dinilai Ilegal

KEKERASAN yang terjadi di tanah Papua terus terjadi hingga saat ini. Kontras memaparkan bahwa pada Januari-Februari 2024 telah terjadi 7 peristiwa kekerasan.

Puluhan Pelanggaran HAM Terjadi Terkait PSN pada Periode Kedua Jokowi

Kontras mencatat terjadi 79 peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan berbagai pihak terkait Proyek Strategis Nasional pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi

Kontras: Peradilan Kasus HAM oleh Jokowi Jauh dari Harapan

KOMISI Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat penanganan kasus hak asasi manusia (HAM) di masa Presiden Joko Widodo buruk dan jauh dari harapan.

Kontras: Pernyataan Capres 02 Kuatkan Keterlibatan Prabowo dalam Kasus HAM

Kontras menyebut, pernyataan capres Prabowo dalam debat perdana di KPU mengafirmasi dirinya diduga terlibat dalam kasus penghilangan aktivis 1997-1998.

Kontras Sebut Dokumen Visi-Misi Amin Memuat Dimensi HAM

Kontras mengungkapkan hasil bedah dokumen visi dan misi Anies-Muhaimin (Amin). Dimensi HAM sudah muncul pada narasi pendahuluan: kebebasan berpendapat dan persamaan hak di depan hukum

Kata 'HAM' di Dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran Paling Sedikit

Kontras menelaaah dokumen visi dan misi dari tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Mereka menghitung jumlah kata hak asasi manusia (HAM) di setiap dokumen.

Kontras: Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi Mewarisi Setumpuk Masalah untuk DItuntaskan

Komisioner Kontras, Dimas Bagus Arya menerangkan ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian calon Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, ketika ia terpilih nantinya.

Tim Advokasi Temukan Pelanggaran HAM di Seruyan

Telah terjadi pengerahan aparat secara berlebihan untuk tujuan pembubaran demonstrasi masyarakat Desa Bangkal terhadap PT HMBP. 

Kontras: Kekerasan Aparat di Pulau Rempang Pelanggaran HAM

Pengerahan aparat untuk mengawal pematokan tanah dilakukan secara berlebihan karena skalanya sangat besar.

Penunjukan Pj Kepala Daerah Kembali tidak Transparan

Kontras dan ICW kembali menyoroti langkah pemilihan penjabat kepala daerah yang dilakukan Mendagri Tito Karnavian. Penunjukan itu dinilai jauh dari mekanisme yang akuntabel dan transparan.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting