Berita Terbaru Kontras Hari Ini

KY Mulai Lakukan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc

Setelah sempat tertunda, seleksi jilid dua calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) kini kembali dilanjutkan

Kepala BIN Diminta Tahan Diri Berikan Pernyataan Berpihak

Apalagi posisi beliau, kan, Kepala BIN. Sebagai pejabat negara, seharusnya bisa menahan diri untuk tidak memberikan statement yang berpihak, apalagi ketika ini disampaikan di sebuah forum.

KontraS Kecam Insiden Pemasangan Terpal Patung Bunda Maria

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyebut, tindakan penutupan patung Bunda Maria sebagai simbol keyakinan oleh aparat kepolisian dari Polsek Lendah tentu tidak tepat

DPR Berperan Besar Memilih Hakim Ad Hoc HAM

Kontras menyatakan DPR punya peran besar untuk memilih Hakim ad hoc HAM yang berintegritas dan berpengalaman. 

Kualitas Calon Hakim Ad Hoc HAM Diragukan

Tiga nama calon hakim ad hoc HAM yang diajukan Komisi Yudisial ke DPR diragukan kualitasnya.

Kasus Lord Luhut, Haris Azhar dan Fatia Besok Diserahkan Ke Kejaksaan

POLDA Metro Jaya besok akan menyerahkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke pihak Kejaksaan.

Haris dan Fatia Siap Jalani Persidangan Kasus 'Lord Luhut'

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI menyatakan berkas perkara kasus pencemaran nama baik yang menjerat Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka, sudah berstatus lengkap atau P21.

Perkara Fatia-Haris Azhar Terkait 'Lord Luhut' Menunggu Persidangan

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Kontras Kritik Pembangunan Jalan di Wilayah Korban HAM Berat

Menurut Kontras, pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran irigasi, bagi korban pelanggaran HAM berat terlalu menyederhanakan konsep pemulihan.

Kontras Minta Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat Ditindaklanjuti

"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM, maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban,"

Negara Didesak Tidak Berhenti pada Pengakuan Pelanggaran HAM Berat

Merespons pertanyaan tersebut, masyarakat sipil menganggap kerja Tim PP HAM kurang maksimal, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban.

Tim PPHAM Abaikan Pengungkapan Kebenaran

Ketimbang membentuk Tim PPHAM, belasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih mangkrak sebenarnya bisa diselesaikan lewat penguatan kolaborasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Kasus Kriminal dan Kekerasan di TNI AD Butuh Penangangan Khusus

Kondisi ini mencuatkan keinginan agar ada pembenahan mendalam di institusi militer guna mencegah hal ini kembali terjadi di kemudian hari.  

Gaung Sidang HAM Berat Paniai Kalah dengan Sambo

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menyebut sorotan masyarakat Indonesia terhadap sidang Sambo tidak sebanding dengan sidang Paniai.

KontraS Kritik Lobi Erick Thohir ke FIFA

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan lobi tersebut menihilkan tanggung jawab pemangku kebijakan yang terkait.

Peretasan Bjorka Soal Munir, Kontras Dorong Pemerintah Cari Dokumen TPF

"Dengan adanya hal ini (peretasan Bjorka), Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Bjorka, tapi membuat tim untuk mencari di mana dokumen TPF,"

Masyarakat Sipil : Pendekatan Militer Menambah Kekerasan di Papua

Koalisi masyarakat sipil menilai pendekatan militeristik akan menambah kekerasan dengan korban warga

Usman Hamid Tolak Masuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Ini disebabkan adanya potensi konflik kepentingan yang akan timbul terkait atribusi Usman pada Amnesty International Indonesia.

Publik Minta Jokowi Batalkan Keppres Pelanggaran HAM Berat

Kontras menilai keppres anyar itu mengindikasikan negara tidak mampu memenuhi pilar keadilan. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Pengadilan HAM Berat Perisitwa Paniai Dinilai Sekadar Formalitas

Penilaiain tersebut tak terlepas dari rendahnya kualitas pengetahuan para calon hakim ad hoc HAM mengenai hukum acara dan unsur pelanggaran HAM berat serta konsep rantai komando.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting