Berita Terbaru KONTRAS Hari Ini

Kontras: Peradilan Kasus HAM oleh Jokowi Jauh dari Harapan

KOMISI Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat penanganan kasus hak asasi manusia (HAM) di masa Presiden Joko Widodo buruk dan jauh dari harapan.

Kontras: Pernyataan Capres 02 Kuatkan Keterlibatan Prabowo dalam Kasus HAM

Kontras menyebut, pernyataan capres Prabowo dalam debat perdana di KPU mengafirmasi dirinya diduga terlibat dalam kasus penghilangan aktivis 1997-1998.

Kontras Sebut Dokumen Visi-Misi Amin Memuat Dimensi HAM

Kontras mengungkapkan hasil bedah dokumen visi dan misi Anies-Muhaimin (Amin). Dimensi HAM sudah muncul pada narasi pendahuluan: kebebasan berpendapat dan persamaan hak di depan hukum

Kata 'HAM' di Dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran Paling Sedikit

Kontras menelaaah dokumen visi dan misi dari tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Mereka menghitung jumlah kata hak asasi manusia (HAM) di setiap dokumen.

Kontras: Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi Mewarisi Setumpuk Masalah untuk DItuntaskan

Komisioner Kontras, Dimas Bagus Arya menerangkan ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian calon Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, ketika ia terpilih nantinya.

Tim Advokasi Temukan Pelanggaran HAM di Seruyan

Telah terjadi pengerahan aparat secara berlebihan untuk tujuan pembubaran demonstrasi masyarakat Desa Bangkal terhadap PT HMBP. 

Kontras: Kekerasan Aparat di Pulau Rempang Pelanggaran HAM

Pengerahan aparat untuk mengawal pematokan tanah dilakukan secara berlebihan karena skalanya sangat besar.

Penunjukan Pj Kepala Daerah Kembali tidak Transparan

Kontras dan ICW kembali menyoroti langkah pemilihan penjabat kepala daerah yang dilakukan Mendagri Tito Karnavian. Penunjukan itu dinilai jauh dari mekanisme yang akuntabel dan transparan.

KY Mulai Lakukan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc

Setelah sempat tertunda, seleksi jilid dua calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) kini kembali dilanjutkan

Kepala BIN Diminta Tahan Diri Berikan Pernyataan Berpihak

Apalagi posisi beliau, kan, Kepala BIN. Sebagai pejabat negara, seharusnya bisa menahan diri untuk tidak memberikan statement yang berpihak, apalagi ketika ini disampaikan di sebuah forum.

KontraS Kecam Insiden Pemasangan Terpal Patung Bunda Maria

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyebut, tindakan penutupan patung Bunda Maria sebagai simbol keyakinan oleh aparat kepolisian dari Polsek Lendah tentu tidak tepat

DPR Berperan Besar Memilih Hakim Ad Hoc HAM

Kontras menyatakan DPR punya peran besar untuk memilih Hakim ad hoc HAM yang berintegritas dan berpengalaman. 

Kualitas Calon Hakim Ad Hoc HAM Diragukan

Tiga nama calon hakim ad hoc HAM yang diajukan Komisi Yudisial ke DPR diragukan kualitasnya.

Kasus Lord Luhut, Haris Azhar dan Fatia Besok Diserahkan Ke Kejaksaan

POLDA Metro Jaya besok akan menyerahkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke pihak Kejaksaan.

Haris dan Fatia Siap Jalani Persidangan Kasus 'Lord Luhut'

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI menyatakan berkas perkara kasus pencemaran nama baik yang menjerat Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka, sudah berstatus lengkap atau P21.

Perkara Fatia-Haris Azhar Terkait 'Lord Luhut' Menunggu Persidangan

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Kontras Kritik Pembangunan Jalan di Wilayah Korban HAM Berat

Menurut Kontras, pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran irigasi, bagi korban pelanggaran HAM berat terlalu menyederhanakan konsep pemulihan.

Kontras Minta Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat Ditindaklanjuti

"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM, maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban,"

Negara Didesak Tidak Berhenti pada Pengakuan Pelanggaran HAM Berat

Merespons pertanyaan tersebut, masyarakat sipil menganggap kerja Tim PP HAM kurang maksimal, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban.

Tim PPHAM Abaikan Pengungkapan Kebenaran

Ketimbang membentuk Tim PPHAM, belasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih mangkrak sebenarnya bisa diselesaikan lewat penguatan kolaborasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia