Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Dijadikannya dua aktivis itu sebagai pesakitan nyatanya dipandang berat sebelah oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
KontraS meminta Ombudsman RI agar segera mengambil tindakan terhadap Menteri Dalam Negeri terkait dugaan maladministrasi penjabat (Pj) kepala daerah.
Penilaiain tersebut tak terlepas dari rendahnya kualitas pengetahuan para calon hakim ad hoc HAM mengenai hukum acara dan unsur pelanggaran HAM berat serta konsep rantai komando.
Kontras menilai keppres anyar itu mengindikasikan negara tidak mampu memenuhi pilar keadilan. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
Ini disebabkan adanya potensi konflik kepentingan yang akan timbul terkait atribusi Usman pada Amnesty International Indonesia.
Koalisi masyarakat sipil menilai pendekatan militeristik akan menambah kekerasan dengan korban warga
"Dengan adanya hal ini (peretasan Bjorka), Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Bjorka, tapi membuat tim untuk mencari di mana dokumen TPF,"
Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan lobi tersebut menihilkan tanggung jawab pemangku kebijakan yang terkait.
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menyebut sorotan masyarakat Indonesia terhadap sidang Sambo tidak sebanding dengan sidang Paniai.
Kondisi ini mencuatkan keinginan agar ada pembenahan mendalam di institusi militer guna mencegah hal ini kembali terjadi di kemudian hari.
Ketimbang membentuk Tim PPHAM, belasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih mangkrak sebenarnya bisa diselesaikan lewat penguatan kolaborasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Merespons pertanyaan tersebut, masyarakat sipil menganggap kerja Tim PP HAM kurang maksimal, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban.
"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM, maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban,"
Menurut Kontras, pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran irigasi, bagi korban pelanggaran HAM berat terlalu menyederhanakan konsep pemulihan.
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI menyatakan berkas perkara kasus pencemaran nama baik yang menjerat Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka, sudah berstatus lengkap atau P21.
POLDA Metro Jaya besok akan menyerahkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke pihak Kejaksaan.
Tiga nama calon hakim ad hoc HAM yang diajukan Komisi Yudisial ke DPR diragukan kualitasnya.
Kontras menyatakan DPR punya peran besar untuk memilih Hakim ad hoc HAM yang berintegritas dan berpengalaman.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved