Berita Terbaru KONTRAS Hari Ini

Kontras Minta Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat Ditindaklanjuti

"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM, maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban,"

Negara Didesak Tidak Berhenti pada Pengakuan Pelanggaran HAM Berat

Merespons pertanyaan tersebut, masyarakat sipil menganggap kerja Tim PP HAM kurang maksimal, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban.

Tim PPHAM Abaikan Pengungkapan Kebenaran

Ketimbang membentuk Tim PPHAM, belasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih mangkrak sebenarnya bisa diselesaikan lewat penguatan kolaborasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Kasus Kriminal dan Kekerasan di TNI AD Butuh Penangangan Khusus

Kondisi ini mencuatkan keinginan agar ada pembenahan mendalam di institusi militer guna mencegah hal ini kembali terjadi di kemudian hari.  

Gaung Sidang HAM Berat Paniai Kalah dengan Sambo

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menyebut sorotan masyarakat Indonesia terhadap sidang Sambo tidak sebanding dengan sidang Paniai.

KontraS Kritik Lobi Erick Thohir ke FIFA

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan lobi tersebut menihilkan tanggung jawab pemangku kebijakan yang terkait.

Peretasan Bjorka Soal Munir, Kontras Dorong Pemerintah Cari Dokumen TPF

"Dengan adanya hal ini (peretasan Bjorka), Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Bjorka, tapi membuat tim untuk mencari di mana dokumen TPF,"

Masyarakat Sipil : Pendekatan Militer Menambah Kekerasan di Papua

Koalisi masyarakat sipil menilai pendekatan militeristik akan menambah kekerasan dengan korban warga

Usman Hamid Tolak Masuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Ini disebabkan adanya potensi konflik kepentingan yang akan timbul terkait atribusi Usman pada Amnesty International Indonesia.

Publik Minta Jokowi Batalkan Keppres Pelanggaran HAM Berat

Kontras menilai keppres anyar itu mengindikasikan negara tidak mampu memenuhi pilar keadilan. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Pengadilan HAM Berat Perisitwa Paniai Dinilai Sekadar Formalitas

Penilaiain tersebut tak terlepas dari rendahnya kualitas pengetahuan para calon hakim ad hoc HAM mengenai hukum acara dan unsur pelanggaran HAM berat serta konsep rantai komando.

KontraS Minta Ombudsman Berani Ambil Tindakan Terhadap Mendagri

KontraS meminta Ombudsman RI agar segera mengambil tindakan terhadap Menteri Dalam Negeri terkait dugaan maladministrasi penjabat (Pj) kepala daerah.

Dilaporkan ke Ombudsman, Kemendagri Siap Jelaskan Soal Pj Gubernur

Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.

Perwakilan 3 Organisasi Diperiksa Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut 

Adapun dalam kasus tersebut polisi telah menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka. 

Polri Bantah Anaktirikan Haris-Fatia demi Menko Luhut

Dijadikannya dua aktivis itu sebagai pesakitan nyatanya dipandang berat sebelah oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sejumlah LSM Laporkan Luhut Binsar ke Polisi Terkait Kejahatan Ekonomi di Intan Jaya

SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil, seperti KontraS, YLBHI, hingga Eksekutif Nasional akan melaporkan Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan, ke Polda Metro Jaya, hari ini.

Haris-Fatia Minta Cabut Laporan, Ini Respon Pihak Luhut

KUASA hukum Luhut, Juniver Girsang mengatakan pihaknya tak akan mencabut laporan tersebut. Ia lebih memilih mengikuti proses hukum yang telah berjalan.

Selesai Diperiksa Kasus Luhut, Haris Azhar-Fatia Tidak Ditahan

Haris mengatakan pada pemeriksaan hari ini dirinya tidak banyak ditanya terkait riset yang telah dilakukan terkait keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua.

Fatia: Kalau Luhut Kesatria, Cabut Laporan dan Adu Data dan Fakta

Fatia mengatakan akan lebih kesatria jika Luhut mencabut laporannya dan membuka ruang diskusi untuk membahas mengenai konflik tambang di Papua.

Kontras: Pembangunan IKN Nusantara Masih Diwarnai Narasi Tunggal

Negara diminta transparan membuka potensi dan risiko yang ditimbulkan pembangunan IKN. Mulai dari keterlibatan masyarakat adat, hingga potensi kerusakan lingkungan.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia