Haris Azhar Desak Kasus Penyiraman Andrie Yunus Dibawa ke Peradilan Umum

PENDIRI Lokataru Foundation, Haris Azhar, menegaskan bahwa penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, harus dibawa ke peradilan umum, bukan peradilan militer. Hal ini lantaran korban merupakan warga sipil dan lokasi kejadian berada di ruang sipil.

“(Kasus Andrie) tidak boleh diselesaikan di peradilan militer. Korbannya sipil. Kejadiannya kan bukan di markas tentara. Locusnya sipil,” ujar Haris dalam diskusi “Menggugat Pembungkaman dan Impunitas Penyerang Aktivis” yang digelar LP3ES di Jakarta, Kamis (19/3).

Haris menilai perkara tersebut semestinya ditangani oleh kepolisian dan mendapat dukungan langsung dari Prabowo Subianto. Ia juga mengkritik pasal yang dikenakan kepada para terduga pelaku, yang dinilai tidak tepat.

Baca juga : Setara Institute Desak TPF Independen untuk Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus

“Pasal yang digunakan tidak tepat, penganiayaan. Ini pasal pembunuhan. Jadi pasalnya harusnya pembunuhan. Dari modelnya perencanaan. Ini kan tentara tidak mungkin bergerak sendiri. Ada yang mengendalikan, ada biaya,” ujarnya.

Lebih jauh, Haris mendesak agar pengusutan kasus dilakukan secara menyeluruh hingga ke aktor intelektual. Ia meragukan keterlibatan pelaku hanya pada level bawah.

“Kalau tidak diungkap ini menunjukkan bahwa betul ada operasi di atasnya. Tidak mungkin hanya level kroco,” tegasnya.

Baca juga : Kontras Desak Usut Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Meski demikian, Haris mengapresiasi kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. “Polisi bekerja dengan baik sejauh ini, kita bisa apresiasi, bagus,” katanya.

Sebaliknya, ia mempertanyakan langkah Puspom TNI yang secara tiba-tiba menahan empat prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Kapan penyelidikannya? Apa yang membuat orang ini ditahan?” kata mantan Koordinator KontraS itu.

Menurut Haris, proses yang dilakukan kepolisian terlihat lebih transparan karena melalui tahapan penyelidikan hingga penyidikan yang jelas, berbeda dengan langkah yang diambil pihak militer.

“Tentara mana? Langsung ditahan dan inisial namanya berbeda dengan polisi. Jumlahnya juga berbeda,” ungkapnya.

Ia pun menilai perbedaan data antara kepolisian dan TNI berpotensi membuat kasus berhenti pada pelaku lapangan. Terlebih, ia menyebut adanya dugaan keterlibatan BAIS TNI.

“Ini bibit-bibit awal bahwa kasus ini akan ter-plot twist,” ujarnya.

“Kita punya banyak pengalaman bahwa dalam kasus itu diagendakan si A dan si B sebagai korban. Dalam kasus (Andrie Yunus) ini sangat mungkin, terlebih ini melibatkan BAIS. Harusnya ini dibongkar strukturnya,” lanjut Haris.

Sementara itu, Polda Metro Jaya sebelumnya telah mengungkap dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK pada Rabu (18/3/2026). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imannudin, menyebut jumlah pelaku masih berpotensi bertambah.

“Namun demikian dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari empat,” kata Iman.

Tak lama berselang, Puspom TNI mengumumkan penahanan empat prajurit TNI berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES. Keempatnya kini ditahan di Puspom TNI dan akan dititipkan ke Pomdam Jaya. (H-3)