Berita Terbaru KONTRAS Hari Ini

KPK akan Telaah Dugaan Pemerasan oleh 43 Polisi Bernilai Total Rp26,2 Miliar

KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025

ICW dan KontraS Laporkan 43 Polisi ke KPK Terkait Dugaan Pemerasan

KPK memiliki mandat penuh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK untuk mengusut aparat penegak hukum (APH) yang melakukan korupsi.

Kompolnas Sebut Sinergi Polri, Komnas HAM dan KontraS Buktikan Transparansi Penemuan Identitas Farhan-Reno

Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian memantau langsung perkembangan pencarian dua remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh KontraS

Kontras Desak PolriSegera Temukan 2 Orang Hilang saat Kerusuhan Aksi Demo

KontraS mendesak Polri segera menemukan dua orang hilang, Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid, pascakerusuhan demo Agustus 2025

MK Tolak Permohonan Terakhir Uji Formil UU TNI, Semua Gugatan Kandas

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, pembentuk undang-undang sudah menyediakan berbagai ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan UU TNI.

Investigasi Kontras: Ada Dugaan Unsur Kesengajaan Brimob dalam Kematian Affan Kurniawan

Kontras menduga ada unsur kesengajaan dalam tindakan aparat dalam insiden kematian Affan Kurniawan yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob

KontraS Catat 23 Orang Hilang Imbas Unjuk Rasa yang Berlangsung Sepekan Terakhir

 banyaknya informasi orang hilang yang terjadi dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 - 31 Agustus 2025, KontraS membuka posko pengaduan 

Di Depan Hakim MK, Aktivis Kontras yang Terobos Hotel saat Revisi UU TNI Akui Dapat Banyak Ancaman

Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.

Kantor KontraS Didatangi Orang tak Dikenal Usai Terobos Rapat Revisi UU TNI

KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB

Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, DPR: Memang dari Awal tidak Setuju

KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi  UU TNI. 

KontraS: Beredar Kabar Revisi UU TNI Dikebut dan Disahkan sebelum Lebaran 2025

KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra mengaku mendengar Revisi UU TNI akan disahkan sebelum Lebara 2025.

Kontras: Revisi UU TNI akan Perkuat Militerisme di Ranah Sipil

Jika revisi undang-undang (RUU) TNI disahkan, peran militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil akan semakin besar.

Kontras Soroti Langkah Pemerintah Pangkas Anggaran Penuntasan Kasus HAM

Pemangkasan anggaran sebaiknya tak dilakukan karena memberikan dampak buruk bagi penuntasan kasus HAM di Indonesia.

Kontras: Hak Kebebasan Fundamental Sipil masih Terkungkung

Kontras mencatat bahwa Kepolisian masih menempati klasemen teratas sebagai institusi dengan peristiwa penyiksaan terbanyak

Catatan Kontras: 24 dari 47 Korban Extrajudicial Killing Terbunuh oleh Aparat Kepolisian

sepanjang Desember 2023-November 2024, Kontras mencatat ada 45 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat negara di luar putusan pengadilan dan mengakibatkan 47 korban.

Kontras Tolak Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mewakili Koalisi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas) menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI kedua Soeharto. 

Presiden Jokowi Kembali Digugat ke Pengadilan

PTUN Jakarta akan menyidangkan perkara dengan presiden sebagai tergugat

Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024

Netralitas di Pilkada Serentak 2024 pada November jadi sorotan. Konflik di daerah bakal muncul jika daerah yang dipimpin oleh seorang penjabat (pj) kepala daerah mengerahkan mobilisasi

7 Peristiwa Kekerasan di Tanah Papua, Pendekatan Militer Pemerintah Dinilai Ilegal

KEKERASAN yang terjadi di tanah Papua terus terjadi hingga saat ini. Kontras memaparkan bahwa pada Januari-Februari 2024 telah terjadi 7 peristiwa kekerasan.

Puluhan Pelanggaran HAM Terjadi Terkait PSN pada Periode Kedua Jokowi

Kontras mencatat terjadi 79 peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan berbagai pihak terkait Proyek Strategis Nasional pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia