Berita Terbaru Hukum Tata Negara Hari Ini

Waspadai Konspirasi Elite Dibalik Pencabutan TAP MPR

GURU Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengendus aroma konspirasi antar elite untuk mengembalikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. 

Pakar: Penambahan Komisi di DPR Lebih pada Bagi-bagi Kekuasaan

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menilai penambahan jumlah komisi di DPR belum tentu efektif dalam membantu kerja-kerja para wakil rakyat.

Jelang Berakhirnya Masa Jabatan, DPR Kerja Ugal-Ugalan

JELANG berakhirnya masa jabatan, anggota DPR dituding bersikap ugal-ugalan bahkan tidak peduli dengan aturan yang diamanatkan UU.

Bikin Partai Politik lewat Aspirasi Anak Muda Progresif itu Sulit

Pembentukan partai politik di Indonesia yang terejawantah lewat aspirasi anak muda progresif merupakan hal sulit, meski layak diapresiasi.

Penerapan Putusan MK Tak Perlu Tunggu Konsultasi PKPU

Putusan MK soal pilkada tersebut merupakan judicial review (pengujian materi) yang bersifat self executing atau bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU.

Pakar Hukum Tata Negara Minta Bawaslu dan DKPP Dibubarkan

Masalah etik yang menjerat penyelenggara pemilihan dapat diselesaikan lewat MK.

Pakar HTN Bivitri Susanti Siap Lawan Intelektual Kelas Kambing

CALS bakal mengawal proses legislasi sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai bermasalah.

CALS: Dinamika Penyelenggaraan Negara Bikin Jengah

Pembentukan CALS berangkat dari panggilan nurani para pengajar dan penggiat HTN/HAN terhadap dinamika penyelenggaraan negara yang semakin absurd.

Khitah Kaum Intelektual Dinilai Terdesak oleh Kekuasaan dan Oligarki

CALS merupakan organisasi yang beranggotakan sejumalah pegiat hukum tata negara dan hukum administrasi negara progresif di Tanah Air.

Pakar HTN: Jangan Menunggu Hancur Baru Dibenahi

GURU Besar HTN UII Ni'matul Huda mengatakan hadirnya lembaga etik seperti harus bisa bekerja secara optimal dan berani membuat keputusan yang tegas.

Pakar HTN Unpad Minta Hentikan Politisasi untuk Kembalikan Independensi MK

PAKAR hukum tata negara Unpad Prof Susi Dwi Harijanti meminta kepada pembuat kebijakan atau siapa pun aktor di balik RUU MK untuk berhenti mempolitisasi konstitusi.

Kabinet dengan 41 Menteri Dinilai tidak Efektif dan akan Habisi Anggaran Negara

PAKAR hukum tata negara, Feri Amsari mengkritisi wacana untuk menambah jumlah menteri dalam kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya akan membuang-buang anggaran negara.

Pakar Tegaskan MK Dapat Putuskan Kecurangan TSM

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memutuskan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Ahli Sebut MK Bisa Periksa dan Adili Pelanggaran TSM di Pilpres

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memeriksa dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar Angka

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu 

Masyarakat Perlu Dorong Realisasi Hak Angket DPR

GURU Besar HTN Universitas Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti menyebut hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu perlu dijalankan untuk menjalankan fungsi legislatif.

Denny Indrayana Sebut Hak Angket Kecurangan Pemilu Bakal Layu sebelum Berkembang

PAKAR hukum tata negara Denny Indrayana menilai gaung hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan layu sebelum berkembang.

Kewenangan MK Tangani Pelanggaran TSM Pemilu Diperdebatkan

Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.

2023 Tahun Penuh Ketidakpastian Hukum Pemilu

PAKAR hukum tata negara mengatakan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang penuh ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan pemilu. Mulai dari kontroversi Putusan MK soal usia capres di pilpres

Sekjen PBB: Yusril Beberapa Kali Dimintai Pendapat oleh Presiden Jokowi Soal Hukum

Nasihat hukum Yusril membuat Presiden Jokowi bisa lebih nyaman serta membantu memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting