NEWSTICKER

Bikin Partai Politik lewat Aspirasi Anak Muda Progresif itu Sulit

Tri Subarkah

10/9/2024 18:16

Bikin Partai Politik lewat Aspirasi Anak Muda Progresif itu Sulit — Ilustrasi.(MI/Usman Iskandar)

PAKAR hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengingatkan pembentukan partai politik di Indonesia yang terejawantah lewat aspirasi anak muda progresif merupakan hal sulit, meski layak diapresiasi.

Menurut Bivitri, reformasi partai politik lewat revisi UU Partai Politik yang hanya mengatur pendirian partai politik memunculkan tantangan sulit bagi kompetitor baru, khususnya dari kelompok muda progresif.

Pasalnya, mereka bakal dipusingkan dengan tetek bengek penyusunan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

"Kita akan repot di situ. Dan kalau mau verifikasi, nanti harus ada kontrak dengan ruko-ruko yang mau jadi kantor. Waduh, mahal sekali biayanya," terang Bivitri. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari

Berita Lainnya

Bivitri: Hati-Hati Baca Peningkatan Skor Indeks Persepsi Korupsi
11/2/2025 20:13
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Badut Politik di Pilkada, Miskin Gagasan tapi Menang
02/12/2024 19:57
Banyak kepala daerah yang tidak memilki ide maupun gagasan murni untuk memajukan daerahnya.
Negara Kekuasaan Bisa Merusak Demokrasi dan Ekonomi
07/10/2024 23:44
PAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan
Waspadai Konspirasi Elite Dibalik Pencabutan TAP MPR
29/9/2024 15:50
GURU Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengendus aroma konspirasi antar elite untuk mengembalikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.
Pakar: Penambahan Komisi di DPR Lebih pada Bagi-bagi Kekuasaan
25/9/2024 14:40
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menilai penambahan jumlah komisi di DPR belum tentu efektif dalam membantu kerja-kerja para wakil rakyat.
Jelang Berakhirnya Masa Jabatan, DPR Kerja Ugal-Ugalan
19/9/2024 16:58
JELANG berakhirnya masa jabatan, anggota DPR dituding bersikap ugal-ugalan bahkan tidak peduli dengan aturan yang diamanatkan UU.
Penerapan Putusan MK Tak Perlu Tunggu Konsultasi PKPU
24/8/2024 13:17
Putusan MK soal pilkada tersebut merupakan judicial review (pengujian materi) yang bersifat self executing atau bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU.
Pakar Hukum Tata Negara Minta Bawaslu dan DKPP Dibubarkan
05/8/2024 19:13
Masalah etik yang menjerat penyelenggara pemilihan dapat diselesaikan lewat MK.