NEWSTICKER

Bikin Partai Politik lewat Aspirasi Anak Muda Progresif itu Sulit

Tri Subarkah

10/9/2024 18:16

Bikin Partai Politik lewat Aspirasi Anak Muda Progresif itu Sulit — Ilustrasi.(MI/Usman Iskandar)

PAKAR hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengingatkan pembentukan partai politik di Indonesia yang terejawantah lewat aspirasi anak muda progresif merupakan hal sulit, meski layak diapresiasi.

Menurut Bivitri, reformasi partai politik lewat revisi UU Partai Politik yang hanya mengatur pendirian partai politik memunculkan tantangan sulit bagi kompetitor baru, khususnya dari kelompok muda progresif.

Pasalnya, mereka bakal dipusingkan dengan tetek bengek penyusunan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

"Kita akan repot di situ. Dan kalau mau verifikasi, nanti harus ada kontrak dengan ruko-ruko yang mau jadi kantor. Waduh, mahal sekali biayanya," terang Bivitri. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari

Berita Lainnya

Badut Politik di Pilkada, Miskin Gagasan tapi Menang
10/12/2016 01:06
Banyak kepala daerah yang tidak memilki ide maupun gagasan murni untuk memajukan daerahnya.
Negara Kekuasaan Bisa Merusak Demokrasi dan Ekonomi
19/8/2016 05:59
PAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan
Bivitri: Hati-Hati Baca Peningkatan Skor Indeks Persepsi Korupsi
19/8/2016 05:59
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
13 Tahun Tak Diangkat Jadi Dosen Tetap, Pakar HTN Rullyandi Pilih Mundur
19/8/2016 06:01
Rullyandi pernah memecahkan rekor sebagai saksi ahli tata negara terbanyak dan termuda di MA dan MK
Pakar Hukum: Pengaturan BPJS dalam RUU Kesehatan Harus Dibahas Mendalam
19/8/2016 06:01
Salah satu pasal yang menjadi sorotan seperti Pasal 425 angka 1 Pasal 7 ayat (2) RUU Kesehatan, yang menempatkan BPJamsostek bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan.
Tujuan Konstitusi dan Fungsi bagi suatu Negara
19/8/2016 05:59
Konstitusi yang tertulis adalah suatu dokumen yang disebutnya kontrak sosial, sebagai hasil dari kesepakatan bersama masyarakat dalam membentuk kehidupan bersama dalam wadah negara.
Pakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu Ciptaker
19/8/2016 05:59
DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.
Pengertian Negara Hukum, Konsep, dan Ciri
19/8/2016 05:59
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah, "Negara kita adalah negara hukum."
Putusan PN Jakpus Jangan Sampai Diboncengi
19/8/2016 05:59
Dia juga sangat menyayangkan putusan pengadilan yang justru menimbulkan kekacauan dan kebisingan yang tidak perlu di masyaraka