Negara Kekuasaan Bisa Merusak Demokrasi dan Ekonomi

PAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Menurutnya, kondisi itu jangan dibiarkan karena bisa merusak demokrasi. 

Hal itu diungkapkan Bivitri saat menjadi pembicara dalam kongres Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KMPI) digelar di Ballroom University Training Center (UTC), Universitas Negeri Jakarta, Senin (7/10).

“Tapi akibat dari menjadi negara kekuasaan, demokrasi menjadi rusak, dampak buruknya jadi kemana- mana,” katanya.

Baca juga : UGM Sampaikan Keprihatinan Darurat Demokrasi di Indonesia

Selain Bivitri, analis sosial politik Ubedilah Badrun di lokasi yang sama mengatakan tujuan dilaksanakan KMPI adalah karena kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. 

“Berbagai persoalan serius telah terjadi. Dari soal demokrasi yang mundur, korupsi yang merajalela, lingkungan yang rusak, kondisi HAM yang mundur, dunia pendidikan yang stagnan, dan masa depan generasi Z yang dirusak rezim,” terang Ubedilah.

Adapun Kongres KMPI 2024 ini diikuti lebih dari 300 perwakilan BEM dan non-BEM seluruh Indonesia.

Baca juga : PM Bangladesh Singgung Soal HAM dan Demokrasi Ketika Pemerintah AS Bungkam Mahasiswa

Panitia OC Kongres Rahman Hakim mengemukakan, kongres ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis mahasiswa dalam menyelamatkan Indonesia sebagai negara republik bukan negara kekuasaan.

"Saya sebagai panitia OC mengurusi hal teknis Kongres dan mengawal tujuan kongres agar tercapai menghasilkan kesepakatan langkah strategis menyelamatkan negara dari kehancuran,” ujarnya. 

Menurut Hakim, sejumlah tokoh mahasiswa menghadiri kongres ini. Seperti Herianto (Koordinator Pusat BEM SI Rakyat Bangkit), Tsabit Syahidan (Ketua BEM UNJ), M.Bifa (Sekjend Perguruan Tinggi Muhammadiyan Zona 3). Kemudian Yuken Hulu (Ketua BEM Universitas Kristen Indonesia), 

Baca juga : Tolak Pemilu Curang, Rizieq Ajak Santri Bantu Mahasiswa

“Ada rekan-rekan mahasiswa dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Bali, Maluku dan lain-lain,” tandasnya.

Sebelumnya, tempat kegiatan sempat didatangi pihak dua petugas dari Polres Jakarta Timur. 

Petugas tersebut mendatangi tempat acara dan menanyakan maksud dan tujuan dilaksanakannya acara ini. (P-5