Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PERDANA Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyindir pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden yang menangkap lebih 2.200 mahasiswa yang melakukan aksi pro-Palestina. Sikap represif itu, kata dia, berseberangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi yang selalu digaungkan 'Negeri Paman Sam' itu.
Hasina mempertanyakan langkah AS tersebut. Dia menyebut jika hal itu dilakukan negara-negara miskin atau berkembang, tindakan tersebut akan langsung dicap AS sebagai pelanggaran demokrasi atau HAM.
“Yang terbesar adalah 900 mahasiswa dan guru ditangkap karena melakukan demonstrasi pro-Palestina. Hal ini telah terjadi di AS. Ini adalah bagian dari demokrasi AS?” katanya pada konferensi pers setelah kunjungannya ke Thailand, baru-baru ini.
Baca juga : Benjamin Netanyahu Dongkol Diprotes Mahasiswa AS terkait Palestina
Sungguh disayangkan mendengarkan ceramah tentang HAM dari AS, tambah PM Hasina.
“Insiden penembakan terjadi di sekolah, pusat perbelanjaan, dan restoran dan banyak orang meninggal. Tampaknya tidak ada satu hari pun di Amerika ketika tidak ada orang yang terbunuh,” sebut Hasina.
Ia menambahkan AS harus mengurus situasi HAM dalam negeri terlebih dahulu sebelum menjadi hakim bagi negara-negara lain.
Baca juga : Presiden AS Joe Biden Dukung Kebebasan Berekspresi di Kampus-Kampus
Mengulangi pendirian tegas Bangladesh untuk Palestina, Hasina mengatakan Bangladesh mendukung Palestina dan akan mengirimkan lebih banyak dukungan kemanusiaan kepada mereka.
“Apa yang terjadi di Jalur Gaza adalah genosida,” tegasnya, merujuk pada serangan Israel di wilayah terkepung tersebut.
Demonstrasi di kampus-kampus AS dimulai pada 17 April di Universitas Columbia untuk memprotes serangan brutal Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34.500 warga Palestina dan melukai 77.700 lainnya sejak 7 Oktober.
Protes ini juga menjadi titik nyala bagi gerakan yang lebih luas untuk memprotes dukungan AS yang tidak tergoyahkan terhadap genosida Israel, yang dipicu serangan Hamas tahun lalu yang menewaskan sekitar 1.200 orang. (Anadolu/Z-1)
IRAN belum membuat keputusan apa pun untuk memulai perundingan nuklir dengan Amerika Serikat.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dapat memperpanjang masa penangguhan selama 90 hari atas tarif resiprokal yang diberlakukan pemerintahannya dan dijadwalkan berakhir pada 9 Juli.
Pemerintahan Donald Trump pertimbangkan insentif besar untuk Iran, termasuk dana US$30 miliar untuk program nuklir sipil dan pelonggaran sanksi.
PEMIMPIN Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Iran atas kemenangan besar atas Israel dan Amerika Serikat.
Komandan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Brigadir Jenderal Iran Esmail Qaani, terlihat dalam keadaan hidup dan sehat saat menghadiri perayaan kemenangan.
Pemerintahan federal AS tetap siaga terhadap potensi ancaman yang muncul akibat konflik di Timur Tengah.
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
UNIVERSITAS Erasmus Rotterdam (EUR) di Belanda, Kamis (5/6), mengumumkan bahwa mereka membekukan kerja sama di seluruh institusi dengan tiga universitas Israel.
Ada banyak rekomendasi baik itu regulasi maupun kasus-kasus yang menjadi tanggungjawab Kementerian HAM untuk menindaklanjutinya. RPP Konsesi diharapkan bisa terwujud segera
AMNESTY International Indonesia meminta pemerintah untuk segera mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait akses pendidikan dasar gratis. Putusan MK
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved