Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PENGAJAR pada Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sekaligus Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Bivitri Susanti, meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam membaca Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.
Meski mengalami peningkatan, Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Indikator yang dimaksud Bivitri antara lain World Economic Forum's Executive Opinion Survey (WEF-EOS) dan IMD World Competitiveness Yearbook.
"Pemerintahan Prabowo 100 harinya baru beberapa hari lalu, sementara indeks yang dilakukan ini indeks elite, bukan indeks rumah tangga. Jadi yang ditanya adalah pakar dan pelaku bisnis," kata Bivitri dalam acara Peluncuran IPK Indonesia 2024 yang digelar secara daring, Selasa (11/2).
Diketahui, skor indikator WEF-EOS Indonesia pada 2024 sebesar 61 poin. Pada dua edisi IPK Indonesia sebelumnya, indikator itu tidak digunakan karena dinilai tidak kredibel. Sementara skor indikator IMD Indonesia pada 2024 mencapai 45 poin, naik 5 poin ketimbang penghitungan tahun lalu.
Bivitri menduga, pelaku bisnis yang disurvei dalam pengisian indikator penyusun IPK Indonesia 2024 memiliki harapan sekaligus diuntungkan pada pemerintahan Prabowo. Terlebih IPK Indonesia 2024 disusun saat masa transisi antara pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju Prabowo.
"Bahwa orang (pebisnis) yang disurvei itu akan bilang, 'Bagus sekali (situasi di Indonesia), saya dapat kesempatan berbisnis kok.' Padahal justru dia dapat kesempatan berbisnis karena rezim pengaturannya menguntungkan bisnis yang tidak bersih, baik secara lingkungan maupun sosial," jelas Bivitri.
WEF-EOS dan IMD menjadi dua dari sembilan indikator yang digunakan Transparency International dalam menyusun skor IPK Indonesia 2024. Tujuh indikator lainnya adalah Bertelsmann Foundation Transform Index, PERC Asia Risk Guide.
Lalu, ada juga indikator Economist Intelligence Unit (EIU) Country Risk Ratings, PRS International Country Risk Guide, Global Insight Country Risk Rating, World Justice Project-Rule of Law Index, dan Varieties of Democracy Project.
Pada IPK 2024, Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 37. Indonesia berada di peringkat yang sama dengan Argentina, Ethiopia, Leshoto, dan Maroko.
Peringkat dan skor Indonesia tahun ini mengalami peningkatan dibanding IPK 2023. Tahun lalu, Indonesia hanya meraih skor 34 poin dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. (Tri/I-2)
Setyo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pihaknya berdasarkan instruksi pemerintah pusat tak memengaruhi kegiatan penindakan.
Berdasarkan IPK 2024 yang dirilis TI, Selasa (11/2), Indonesia menempati urutan 99 dengan skor 37.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menilai Indonesia masih berada di kubangan korupsi meski ada peningkatan dalam Corruption Perception Index.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, menegaskan meski meningkat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di bawah rata-rata global.
Selama ini upaya penengakan hukum selalu menjadi faktor pemberat dalam korupsi.
Setelah revisi UU KPK pada 2019, pemberantasan korupsi berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.
KETUA Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera tidak puas dengan skor Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved