Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN pemerintah pusat soal efisiensi sedikit banyak memengaruhi kegiatan operasional yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, efisiensi itu berdampak pada pengurangan perjalanan dinas.
"Perjalanan dinas ada beberapa yang dikurangi. Memang nilainya juga, ya menurut kami berpapa pun dipotong itu pasti cukup besar, karena akan sedikit banyak memengaruhi operasional," ujar Setyo dalam acara Peluncuran Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2024 yang digelar secara daring, Selasa (11/).
Kendati demikian, Setyo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pihaknya berdasarkan instruksi pemerintah pusat tak memengaruhi kegiatan penindakan. Itu mencakup pengejaran para tersangka korupsi maupun buron KPK.
"Tidak ada, tidak terpengaruh. Artinya itu juga menunjukkan sebuah komitmen dari pemerintah kepada KPK untuk tidak melakukan pemootongan di sektor operasional sehingga kami tetap bisa melaksanakan aktivitas seusai dengan rencana yang sudah dibuat," jelasnya.
Dalam acara tersebut, Setyo bersyukur skor dan peringkat CPI Indonesia 2024 yang dirilis Transparency International mengalami peningkatan. Tahun ini, Indonesia menempati peringkat 99 dengan skor 37 pada pengukuran CPI 2024.
Skor dan peringkat itu sama dengan empat negara lainnya, yaitu Argentina, Ethiopia, Leshoto, dan Maroko. Bagi Indonesia, skor dan peringkat tahun ini meningkat dibanding CPI 2023, yaitu 34 poin di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. (Tri/I-2)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan IPK 2024 yang dirilis TI, Selasa (11/2), Indonesia menempati urutan 99 dengan skor 37.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved