Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KEBIJAKAN pemerintah pusat soal efisiensi sedikit banyak memengaruhi kegiatan operasional yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, efisiensi itu berdampak pada pengurangan perjalanan dinas.
"Perjalanan dinas ada beberapa yang dikurangi. Memang nilainya juga, ya menurut kami berpapa pun dipotong itu pasti cukup besar, karena akan sedikit banyak memengaruhi operasional," ujar Setyo dalam acara Peluncuran Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2024 yang digelar secara daring, Selasa (11/).
Kendati demikian, Setyo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pihaknya berdasarkan instruksi pemerintah pusat tak memengaruhi kegiatan penindakan. Itu mencakup pengejaran para tersangka korupsi maupun buron KPK.
"Tidak ada, tidak terpengaruh. Artinya itu juga menunjukkan sebuah komitmen dari pemerintah kepada KPK untuk tidak melakukan pemootongan di sektor operasional sehingga kami tetap bisa melaksanakan aktivitas seusai dengan rencana yang sudah dibuat," jelasnya.
Dalam acara tersebut, Setyo bersyukur skor dan peringkat CPI Indonesia 2024 yang dirilis Transparency International mengalami peningkatan. Tahun ini, Indonesia menempati peringkat 99 dengan skor 37 pada pengukuran CPI 2024.
Skor dan peringkat itu sama dengan empat negara lainnya, yaitu Argentina, Ethiopia, Leshoto, dan Maroko. Bagi Indonesia, skor dan peringkat tahun ini meningkat dibanding CPI 2023, yaitu 34 poin di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. (Tri/I-2)
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan IPK 2024 yang dirilis TI, Selasa (11/2), Indonesia menempati urutan 99 dengan skor 37.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved