Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran. Peringkasan dana dipastikan tidak merusak pencarian buron.
“Sampai saat ini tidak ada kendala (dalam pencarian buron),” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto melalui keterangan tertulis, Selasa (4/2).
Setyo mengatakan, pihaknya memiliki strategi tersendiri dalam pencarian buron. Namun, rahasia KPK tidak boleh dipaparkan ke publik untuk menyegah tersangkanya terus lari.
“Masih sesuai target 2025,” ucap Setyo.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan pihaknya mendukung penuh perintah Kepala Negara dalam penghematan dana. Lembaga Antirasuah sudah mengaplikasikan perintah itu, salah satunya melalui sistem gaji.
“KPK sejak awal tidak mengalokasikan dana tersebut karena sudah menerapkan single salary system,” kata Tessa melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 Januari 2025.
Penghematan juga dilakukan dalam pengeluaran perjalanan dinas dan penyelenggaraan pertemuan. KPK mengutamakan komunikasi daring, atau kantor sendiri untuk meminimalisir anggaran.
Selain itu, KPK selektif memilih orang untuk bepergian ke luar negeri. Jumlahnya dibatasi, dan yang dikirim hanya personel prioritas.
Penghematan dana juga dilakukan dengan pengarsipan. KPK kini memaksimalkan konsep digital untuk penggunaan berkas penting. (Can/I-2)
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
"Kala sebagian besar warga kita sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak,"
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved