Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
TRANSPARENCY International (TI) kembali merilis Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahunan yang mengukur risiko korupsi sektor publik dan politik di suatu negara dengan skala 0 (korupsi tertinggi) sampai 100 (korupsi terendah).
Berdasarkan IPK 2024 yang dirilis TI, Selasa (11/2), Indonesia menempati urutan 99 dengan skor 37. Indonesia berada di urutan yang sama dengan Argentina, Ethiopoa, Leshoto, dan Maroko. Torehan tahun ini meningkat 3 skor di banding tahun lalu.
Tahun lalu, TII mencatat IPK Indonesia 2023 dengan skor 34 dan menempati urutan 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor itu sama dengan IPK 2022 alias mengalami stagnansi. Dalam 10 tahun terakhir, skor tertinggi yang dicapai Indonesia tercatat pada IPK 2019 yang mencapai 40 dan berada di urutan 85.
Kendati demikian, Pada IPK 2020, skor Indonesia turun menjadi 37 dan terjun ke ranking 102. Angka itu sempat membaik sedikit pada IPK 2021 dengan skor 38 di urutan 96.
(Tri/I-2)
BMKG memprakirakan hujan masih akan mendominasi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pada periode 10–12 Februari 2026, masyarakat diminta waspada hujan lebat
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
. Penularan virus Nipah dari kelelawar ini kemudian menular ke manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui makanan terkontaminasi.
Indonesia melaju ke final AFC Futsal Asian Cup 2026
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Sentimen global masih cukup kondusif bagi penguatan harga emas dalam jangka pendek.
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Setyo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pihaknya berdasarkan instruksi pemerintah pusat tak memengaruhi kegiatan penindakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved