Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
TRANSPARENCY International (TI) kembali merilis Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahunan yang mengukur risiko korupsi sektor publik dan politik di suatu negara dengan skala 0 (korupsi tertinggi) sampai 100 (korupsi terendah).
Berdasarkan IPK 2024 yang dirilis TI, Selasa (11/2), Indonesia menempati urutan 99 dengan skor 37. Indonesia berada di urutan yang sama dengan Argentina, Ethiopoa, Leshoto, dan Maroko. Torehan tahun ini meningkat 3 skor di banding tahun lalu.
Tahun lalu, TII mencatat IPK Indonesia 2023 dengan skor 34 dan menempati urutan 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor itu sama dengan IPK 2022 alias mengalami stagnansi. Dalam 10 tahun terakhir, skor tertinggi yang dicapai Indonesia tercatat pada IPK 2019 yang mencapai 40 dan berada di urutan 85.
Kendati demikian, Pada IPK 2020, skor Indonesia turun menjadi 37 dan terjun ke ranking 102. Angka itu sempat membaik sedikit pada IPK 2021 dengan skor 38 di urutan 96.
(Tri/I-2)
Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.
Pakar HI Hikmahanto Juwana menyampaikan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berlaku efektif sejak 21 Maret 2024.
PENGUNDIAN babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026 resmi dilakukan. Indonesia harus bersaing di Grup J bersama tim kuat Korea Selatan (Korsel)
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet
P2KM Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Cendekia Muda Madani menggelar bedah buku
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Setyo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pihaknya berdasarkan instruksi pemerintah pusat tak memengaruhi kegiatan penindakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved