Minta Publik Tenang, Purbaya: Jangan Pusing soal Isu Resesi

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi isu potensi resesi ekonomi. Ia menilai sejumlah prediksi yang menyebut ekonomi Indonesia akan mengalami tekanan berat dalam waktu dekat kerap didasarkan pada asumsi yang tidak realistis, seperti lonjakan harga minyak dunia hingga mencapai level ekstrem.

Menkeu mengatakan jika harga minyak mencapai 200 dolar AS per barel, maka dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga seluruh dunia yang berpotensi mengalami resesi.

“Tenang saja, enggak usah pusing. Jangan langsung mengatakan dua bulan lagi ekonomi Indonesia akan hancur atau masuk resesi hanya karena asumsi harga minyak bisa mencapai 200 dolar AS per barel. Kalau itu terjadi, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga akan terdampak resesi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3). 

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

Purbaya menegaskan, dalam menyusun proyeksi ekonomi, pemerintah menggunakan asumsi yang terukur dan berbasis data historis, bukan sekadar spekulasi. Menurutnya, seorang ekonom seharusnya menyusun proyeksi dengan dasar yang jelas, termasuk mempertimbangkan tren harga komoditas dan dinamika global yang realistis.

Ia mencontohkan, kenaikan harga minyak hingga sekitar 100 dolar per barel saja sudah memberikan tekanan besar di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Bahkan, kondisi tersebut dapat memicu gejolak sosial dan politik. Oleh karena itu, asumsi lonjakan harga hingga 150–200 dolar per barel dinilai terlalu berlebihan untuk dijadikan dasar proyeksi dalam waktu dekat.

"Lihat saja sekarang, Amerika sudah kelabakan kan? (Harga minyak) 100 dolar AS (per barel) saja di sana, bahan bakar minyak (BBM) naik hampir 100% di sana. Rakyatnya mulai marah. Bukan kita yang jatuh, tapi di sana (AS)," kata Purbaya. 

Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021

Dari sisi fiskal, Purbaya memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih dalam kondisi aman dan mampu menahan tekanan yang ada hingga akhir tahun, dengan asumsi harga saat ini. Pemerintah juga belum berencana mengubah struktur APBN maupun kebijakan subsidi secara signifikan, kecuali terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi.

“Dengan kondisi sekarang hingga akhir tahun, APBN kita masih aman. Defisit juga bisa dikendalikan agar tetap di bawah 3%,” katanya.

Terkait isu darurat energi, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut belum terjadi di Indonesia. Menurutnya, darurat energi baru terjadi apabila pasokan energi terganggu, bukan semata-mata karena tekanan harga. Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi risiko ke depan.

"Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti. Jadi kalau dibilang darurat, enggak. Tapi kita harus siap-siap terus ke depan," tegas bendahara negara.

Lebih lanjut, Purbaya menepis kritik yang meragukan efektivitas belanja pemerintah. Ia menilai, kinerja ekonomi Indonesia masih menunjukkan hasil positif, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 5,4% pada triwulan IV 2025, serta posisi Indonesia yang relatif unggul dibandingkan negara lain, termasuk di kelompok G20.

“Ekonomi kita masih tumbuh dengan baik. Artinya, kebijakan yang dijalankan selama ini berjalan dan memberikan hasil,” ujarnya.

Purbaya menyebut belanja pemerintah hanya mencakup sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara 90% lainnya berasal dari aktivitas sektor swasta. Karena itu, menjaga stabilitas sektor swasta menjadi kunci utama dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas pos belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas, serta mengalokasikannya ke sektor yang lebih berdampak pada perekonomian. (H-4)