Skor CPI Indonesia Naik, Pukat UGM: Masih di Bawah Rata-Rata Global

TRANSPARENCY International (TI) kembali merilis Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahunan yang mengukur risiko korupsi sektor publik dan politik di suatu negara dengan skala 0 (korupsi tertinggi) sampai 100 (korupsi terendah).

Berdasarkan IPK 2024 yang dirilis TI, Indonesia menempati urutan 99 dengan skor 37. Indonesia berada di urutan yang sama dengan Argentina, Ethiopoa, Leshoto, dan Maroko. Torehan tahun ini meningkat 3 skor dibanding tahun lalu.

Merespons itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, menegaskan meski meningkat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di bawah rata-rata global.

Baca juga : Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Sedikit, KPK Tambah Percaya Diri

“Indeks Persepsi Korupsi kita 37 per seratus, artinya tetap masih menjadi negara yang korup. Kita masih berada di bawah rata-rata global di angka 43. Di ASEAN pun kita kalah dari negara-negara seperti singapura, Malaysia, Vietnam, Timor Leste,” terang Zaenur kepada Media Indonesia, Selasa (11/2).

“Padahal kompetitor kita Vietnam dan Malaysia, untuk tarik menarik investor, tentu dengan angka 37 ini Indonesia masih dalam kubangan korupsi,” tambahnya.

Tetapi, Zaenur tetap mengapresiasi adanya kemajuan tiga poin dari 2023 silam yang saat itu berada di peringkat 34.

Baca juga : Perbaiki Indeks Korupsi, Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Ekonomi dan Bisnis

Zaenur mengingatkan pemerintah agar tak cepat puas mengingat angka 37 itu masih di bawah angka 2021 dengan 38. Artinya, Indonesia masih belum bisa beranjak banyak dan masih lebih buruk dari tahun 2021.

“Angka kita sama persis di tahun 2020. Angka relatif tinggi 2019 waktu itu KPKnya garang, independen menakutkan. Penurunan drastis terjadi saat revisi UU KPK,” tuturnya.  

Zaenur mengatakan indeks persepsi korupsi mengalami kenaikan tapi tidak signifikan dan menunjukkan betapa penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia sangat bobrok.

Baca juga : Pengamat: Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan di Tempat

“Apalagi demokrasi project kita mengalami penurunan karena demokrasi Indonesia hancur-hancuran, etik bukan lagi suatu yang penting dalam politik,” tambahnya.

Untuk memperbaiki keadaan Indonesia ke depan, pemerintah harus fokus pada indeks yang dinilai masih rendah, seperti varieties of Democracy Project dan World Justice Project – Rule of Law Index.

“Caranya dengan sehatkan demokrasi dengan memegang teguh prinsip demokrasi, menghormati konstitusi, penegakan hukum dikembalikan independensi, berantas korupsi, beri kepastian hukum,” tandas Zaenur.

Baca juga : Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Kejagung Ingatkan Sinergitas

Sebelumnya, Transparency International (TI) menggunakan sembilan indikator untuk mengukur Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024. Dibandingkan torehan tahun lalu, CPI Indonesia 2024 mengalami peningkatan skor menjadi 37 dan menduduki peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei.

Deputi TI Indonesia Wawan Heru Suyatmiko menyoroti, kenaikan skor dan peringkat Indonesia dari CPI tahun lalu disumbang oleh indikator World Economic Forum's Executive Opinion Survey (WEF-EOS). Pada pengukuran dua edisi CPI sebelumnya, TI tidak menggunakan indikator WEF-EOS karena dinilai tidak kredibel.

Adapun skor WEF-EOS Indonesia pada 2024 berada di angka 61. Itu menjadi yang tertinggi di antara sembilan indikator penyusun CPI Indonesia 2024 lainnya, misalnya IMD World Competitiveness Yearbook (45), Berelsmann Foundation Transform Index (39), dan PERC Asia Risk Guide (38).

Ketiga indikator itu mengalami peningkatan dibanding tahun lalu bersama dua pengukuran lainnya, yaitu PRS International Country Risk Guide (33) dan World Justice Project-Rule of Law Index (26).

Sementara, tiga indikator penyusun CPI Indonesia 2024 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah Economist Intelligence Unit (EIU) Country Risk Ratings (35), Global Insight Country Risk Rating (32), dan Varieties of Democracy Project (22).

"WEF-EOS merupakan indikator yang mengukur seberapa wajar bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran tambahan atau suap yang tidak tercatat terkait impor-ekspor, utilitas publik, pembayaran pajak tahunan, pemberian kontrak dan lisensi publik, serta memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan," terang Wawan dalam acara Peluncuran CPI Indonesia 2024 yang digelar secara daring, Selasa (11/2). (Z-9)