Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mensyukuri skor dan ranking Indonesia meningkat dalam Corruption Perception Indeks (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 yang dirilis Transparency International, Selasa (11/2). Pada CPI 2024, Indonesia di peringkat 99 dengan skor 37.
Indonesia berada di peringkat yang sama dengan Argentina, Ethiopia, Leshoto, dan Maroko. Bagi Indonesia, skor dan peringkat tahun ini meningkat dibanding CPI 2023, yaitu 34 poin di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.
"Kita harus bersyukur karena skornya meningkat dari 34 ke 37 dan tentu menjadi tren positif dalam pemberantasan korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada Media Indonesia, Selasa (11/2).
Meski mengalami peningkatan, kejaksaan tak ingin berpuas diri. Menurut Harli, pihaknya meningatkan komitmen bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan iklim pemberantasan korupsi yang kondusif.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya sinergitas antaraparat penegak hukum di Tanah Air. Diketahui, selain kejaksaan, lembaga lain yang dapat menyidik kasus korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian.
"Tentu komitmen pemerintah, swasta, dan masyarakat harus terus perkuat dalam menciptakan iklim antikorupsi, khususnya sinergitas dan kolaborasi aparat penegak hukum dalam pemberantasannya," pungkas Harli. (Tri/J-2)
Strategi Kejaksaan menelusuri fenomena regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan vendor sangat krusial dalam kasus ini.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Penanganan kasus ini merupakan tuntutan moral sekaligus konstitusional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.
Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved