Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi kenaikkan skor Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 dibanding tahun lalu yang dirilis Transparency International (TI), Selasa (11/2). Menurut Setyo, kenaikan tersebut membuat Indonesia, termasuk KPK, tambah percaya diri.
"Sedikit banyak itu menimbulkan sebuah kepercayaan diri untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintah, dan khususnya untuk Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya dalam acara Peluncuran CPI Indonesia 2024 yang digelar secara daring.
TI menempatkan Indonesia di peringkat 99 dengan skor 37 pada pengukuran CPI 2024 bersama empat negara lainnya, yakni Argentina, Ethiopia, Leshoto, dan Maroko. Bagi Indonesia, skor dan peringkat tahun ini meningkat dibanding CPI 2023, yaitu 34 poin di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.
"Tentu kita semuanya mensyukuri ada perbaikan dari tahun sebelumnya daripada tahun ini. Meskipun dengan segala sesuatu, mungkin dipengaruhi adanya satu sisi yang berpengaruh terhadap peningkatan ini," ujar Setyo.
Lebih lanjut, Setyo mengajak semua elemen pemerintahan, baik kementerian atau lembaga, untuk sama-sama mencermati skor CPI tahun ini. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga dinilainya memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang jasa maupun pemborosan anggaran.
Apalagi, sambung Setyo, Indonesia memiliki cita-cita menuju masa keemasan pada 2045. Baginya, upaya memperbaiki bangsa menuju Indonesia Emas 2045 perlu dilakukan sejak dini, tak perlu menunggu sampai 2035 atau 2040.
"Dari sekarang kita sama-sama supaya IPK kita semakin bagus dan ini pengaruhnya terhadap investasi, perekonomian, perdagangan. Apalagi ada keinginan dari pemerintah, khususnya Presiden untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi di angka 8%," pungkasnya. (Z-9)
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menilai Indonesia masih berada di kubangan korupsi meski ada peningkatan dalam Corruption Perception Index.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, menegaskan meski meningkat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di bawah rata-rata global.
Selama ini upaya penengakan hukum selalu menjadi faktor pemberat dalam korupsi.
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Setelah revisi UU KPK pada 2019, pemberantasan korupsi berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.
KETUA Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera tidak puas dengan skor Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024
Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.
Ia menilai fokus kebijakan keuangan negara selama ini lebih diarahkan pada pencapaian target penerimaan, bukan pada penguatan integritas dan transparansi.
Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran pada bidang reformasi hukum sebelumnya menjanjikan penguatan KPK serta komitmen untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum.
Praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan di daerah tumbuh subur karena sistem pengelolaan keuangan, pengadaan barang, dan manajemen ASN belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
pesan Presiden soal kriminalisasi sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved