Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi kenaikkan skor Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 dibanding tahun lalu yang dirilis Transparency International (TI), Selasa (11/2). Menurut Setyo, kenaikan tersebut membuat Indonesia, termasuk KPK, tambah percaya diri.
"Sedikit banyak itu menimbulkan sebuah kepercayaan diri untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintah, dan khususnya untuk Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya dalam acara Peluncuran CPI Indonesia 2024 yang digelar secara daring.
TI menempatkan Indonesia di peringkat 99 dengan skor 37 pada pengukuran CPI 2024 bersama empat negara lainnya, yakni Argentina, Ethiopia, Leshoto, dan Maroko. Bagi Indonesia, skor dan peringkat tahun ini meningkat dibanding CPI 2023, yaitu 34 poin di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.
"Tentu kita semuanya mensyukuri ada perbaikan dari tahun sebelumnya daripada tahun ini. Meskipun dengan segala sesuatu, mungkin dipengaruhi adanya satu sisi yang berpengaruh terhadap peningkatan ini," ujar Setyo.
Lebih lanjut, Setyo mengajak semua elemen pemerintahan, baik kementerian atau lembaga, untuk sama-sama mencermati skor CPI tahun ini. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga dinilainya memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang jasa maupun pemborosan anggaran.
Apalagi, sambung Setyo, Indonesia memiliki cita-cita menuju masa keemasan pada 2045. Baginya, upaya memperbaiki bangsa menuju Indonesia Emas 2045 perlu dilakukan sejak dini, tak perlu menunggu sampai 2035 atau 2040.
"Dari sekarang kita sama-sama supaya IPK kita semakin bagus dan ini pengaruhnya terhadap investasi, perekonomian, perdagangan. Apalagi ada keinginan dari pemerintah, khususnya Presiden untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi di angka 8%," pungkasnya. (Z-9)
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menilai Indonesia masih berada di kubangan korupsi meski ada peningkatan dalam Corruption Perception Index.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, menegaskan meski meningkat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di bawah rata-rata global.
Selama ini upaya penengakan hukum selalu menjadi faktor pemberat dalam korupsi.
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Setelah revisi UU KPK pada 2019, pemberantasan korupsi berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.
KETUA Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera tidak puas dengan skor Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
Kasus korupsi Pertamina mendapatkan perhatian dari publik sebesar 85,7% dari responden dan angka 72,8% keyakinan bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan kasus ini.
Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.
Berbagai penerapan mekanisme pendanaan parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat terhadap penegakan anti-korupsi.
LANGKAH pasti tengah dijalankan Kejaksaan Agung untuk mem persiapkan eksekusi hukuman mati tahap kedua terhadap terpidana mati, utamanya pada bandar narkotika
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved