Berita Terbaru Partai Politik Hari Ini

2 Warga Gugat Syarat Partai Politik untuk Calon DPR-DPRD ke Mahkamah Konstitusi

Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Bahlil Pastikan Adies Kadir Bukan Lagi Pengurus Golkar

Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.

Kaesang Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung, PSI: Faktor Jokowi

Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.

Immanuel Ebenezer: Ada Partai Berinisial K Terlibat Pemerasan Sertifikat K3

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Berisiko Lemahkan Pelembagaan Partai

Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.

Pengamat: Parpol yang Hapus Pilkada Langsung Berpotensi Dibubarkan MK

partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Respons Mensesneg Soal Pilkada Lewat DPRD

Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.

Hakim MK Soroti Lemahnya Argumen Uji Materi UU Pemilu Terkait Calon DPR Nonparpol

Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.

UU Pemilu Digugat, Pemohon Ingin Calon DPR Bisa Maju tanpa Partai Politik

Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.

Belum Setahun Dilantik 3 Kepala Daerah Terjerat OTT KPK, Pakar Soroti Politik Mahal dan Partai Mandul Kaderisasi

BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK

DPN Bintang Muda Indonesia Resmi Dilantik, Serukan Loyalitas pada Rakyat

Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI) periode 2025–2030 resmi dilantik. 

RUU Pemilu Harus Atur Batasan Koalisi untuk Perkuat Presidensialisme Multipartai

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.

Kodifikasi RUU Pemilu Harus Selaras dengan Reformasi Internal Partai Politik

rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.

Perludem tak Sepakat Usulan PDIP soal Pemilih Hanya Coblos Partai Politik

Dalam Revisi Undang-Undang Pemilu, PDIP mengusulkan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos partai politik, bukan langsung mencoblos caleg.

Perludem Minta Persyaratan Parpol Peserta Pemilu Dipermudah

Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.

PSI Banten: RUU Perampasan Aset Persempit Ruang Korupsi

DEWAN Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Banten menggelar diskusi bertajuk Tanggung Jawab Sosial Partai Politik terhadap Masyarakat dengan Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset. 

Pemimpin Bukan Malaikat: Saatnya Masyarakat dan Politisi Belajar Dewasa

Fenomena penghujat di masyarakat bukan hal baru. Dalam psikologi sosial ini disebut negativity bias: kecenderungan manusia lebih cepat melihat kesalahan ketimbang kebaikan.

Law Connetion Nilai Waktunya Partai Berbenah dengan Seleksi dan Batasi Masa Jabatan Anggota DPR

Pembatasan masa jabatan dapat memungkinkan regenerasi anggota DPR, menghadirkan gagasan segar, dan mendorong munculnya kader yang kompeten serta akuntabel.

Poin-poin Pembahasan Presiden dengan Pimpinan Parpol di Istana

Para ketua umum partai politik yang hadir ke Istana Negara ialah yang memiliki kursi di DPR.

17+8 Tuntutan Rakyat Bergema Pascademo Agustus, Publik Desak Reformasi

Aksi massa 28-30 Agustus 2025 berujung korban jiwa dan melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mendesak reformasi DPR, TNI, Polri, hingga partai politik.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia