Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menilai penambahan jumlah komisi di DPR belum tentu efektif dalam membantu kerja-kerja para wakil rakyat. Pasalnya, penambahan jumlah komisi lebih berorientasi pada pembagian kekuasaan.
"Hal ini agar sebaran kekuasaan partai koalisi mendapatkan kursi baru di parlemen. Tujuannya apakah efektif, ya belum tentu juga," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (25/9/2024).
Feri menambahkan, mekanisme penambahan komisi di DPR sangatlah mudah. Menurut dia, hal itu cukup diatur oleh internal pimpinan DPR tanpa melalui serangkaian keputusan yang rumit.
Baca juga : Jelang Berakhirnya Masa Jabatan, DPR Kerja Ugal-Ugalan
"Bisa dibentuk melalui peraturan Internal dan kebijakan pimpinan DPR. Jadi mudah," ujarnya.
Sebelumnya, DPR RI mengungkap adanya wacana penambahan jumlah komisi di DPR. Penambahan itu disebut seiring dengan rencana bertambahnya kabinet dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkap, peluang tersebut tak terlepas dari pengesahan RUU tentang Kementerian Negara, yang salah satunya jumlah pos menteri nantinya berdasarkan kebutuhan presiden. (Far/P-3)
Kunjungan kerja untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024.
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Usulan-usulan tersebut juga telah dibahas juga secara khusus oleh komite yang dibentuk dan didiskusikan pada Rapat Kerja Nasional Peradi Bali pada 10-12 Juni lalu.
Sejauh ini ada 538 WNI di Sudan yang dievakuasi dari Khartoum, ibukota Sudan, dan akan diberangkatkan ke Jeddah.
Dalam sejarah rekrutmen ASN, hal itu belum pernah terjadi.
Pemda perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik serta memastikan protokol kesehatan.
Rullyandi pernah memecahkan rekor sebagai saksi ahli tata negara terbanyak dan termuda di MA dan MK
Salah satu pasal yang menjadi sorotan seperti Pasal 425 angka 1 Pasal 7 ayat (2) RUU Kesehatan, yang menempatkan BPJamsostek bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan.
Konstitusi yang tertulis adalah suatu dokumen yang disebutnya kontrak sosial, sebagai hasil dari kesepakatan bersama masyarakat dalam membentuk kehidupan bersama dalam wadah negara.
DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah, "Negara kita adalah negara hukum."
Dia juga sangat menyayangkan putusan pengadilan yang justru menimbulkan kekacauan dan kebisingan yang tidak perlu di masyaraka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved