Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (22/10).
Pantauan Medcom.id, belum semua komisi yang ditetapkan susunan pimpinannya. Beberapa diantaranya yakni Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPR, berikut susunannya:
Ketua: Utut Adianto dari Fraksi PDIP
Wakil: Dave Akbarshah Fikarno dari Fraksi Golkar
Wakil: Budisatrio Djiwandono dari Fraksi Gerindra
Wakil: Ahmad Heryawan dari Fraksi PKS
Wakil: Anton Sukarto Sutatto dari Fraksi Demokrat
Ketua: Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi NasDem
Wakil: Aria Bima dari Fraksi PDIP
Wakil: Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat
Wakil: Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar
Wakil: Bahtra Banong dari Fraksi Gerindra
Ketua: Habiburokhman dari Fraksi Gerindra
Wakil: Dede Indra Permana Soediro dari Fraksi PDIP
Wakil: Sari yuliati dari Fraksi Golkar
Wakil: Ahmad sahroni dari Fraksi NasDem
Wakil: Rano Alfath dari Fraksi PKB
(P-5)
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved