Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah ketimbang memikirkan peta politik Pemilu 2029. Puan menilai, situasi geopolitik global yang tidak menentu juga menjadi perhatian dan membutuhkan kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Puan, prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan efektif di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa kepentingan publik harus berada di atas agenda politik praktis jangka panjang.
"Apalagi dengan situasi geopolitik seperti ini, kita belum berpikir politik 2029. Kita fokus urusan rakyat dahulu, bagaimana sinergi antara eksekutif dan legislatif ini memang bisa bekerja sama untuk kepentingan rakyat," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Meski fokus pada urusan rakyat, Puan mengakui bahwa partai politik dan pemerintah sudah mulai melakukan komunikasi, baik secara formal maupun informal, terkait wacana perbaikan sistem pemilu mendatang. Namun, ia memastikan proses tersebut tidak akan dilakukan secara terburu-buru.
Puan menjamin bahwa setiap produk undang-undang yang dihasilkan DPR akan melibatkan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa setiap pembahasan regulasi harus menaati mekanisme konstitusional yang melibatkan dua pihak utama, yakni eksekutif dan legislatif.
"Kami akan membahas semua undang-undang ini dengan sebaik-baiknya, meminta masukan dari semua pihak. Jadi tidak perlu terburu-buru. Yang kami harapkan dari DPR adalah semua undang-undang yang dihasilkan akan bermanfaat bagi rakyat," ujarnya. (H-3)
Presiden Prabowo Subianto menepis tudingan program MBG dijalankan demi kepentingan elektoral pada Pilpres 2029.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tegas meminta agar dirinya tidak dicalonkan kembali dalam Pemilihan Presiden 2029 jika program-program pemerintahannya tidak berhasil.
KETUA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM).
Sejak akhir tahun lalu masyarakat sipil telah menyusun naskah usulan kodifikasi UU Pemilu sebagai referensi bagi DPR dan pemerintah.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
PEMUDA Katolik resmi meluncurkan Sekolah Politik dan Demokrasi Batch 1 atau POLITIKU.
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved