Sekolah Politik Pemuda Katolik Diluncurkan, Siapkan Kader Muda Hadapi Pemilu 2029

PEMUDA Katolik resmi meluncurkan Sekolah Politik dan Demokrasi Batch 1 atau POLITIKU. Sekolah ini sebagai wadah kaderisasi politik kaum muda guna memperkuat partisipasi demokrasi yang bermartabat menjelang Pemilu 2029. Pengurus Pusat Pemuda Katolik menginisiasi Sekolah Politik dan Demokrasi Batch 1 melalui Seminar Nasional dan Kick Off yang digelar bersama Komda Jawa Timur di Malang pada 7 sampai 8 Februari 2026.

Program ini menjadi tindak lanjut hasil Sidang Agung Gereja Katolik sekaligus ruang pembinaan politik bagi orang muda Katolik. Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma menyebut organisasi kepemudaan harus berperan sebagai jembatan aksi yang terorkestrasi secara profesional di tengah dinamika politik nasional. Ia menyoroti dominasi pemilih muda dalam komposisi suara nasional.

"Saat ini, Indonesia berada pada situasi tantangan strategis di mana Generasi Z dan Milenial menguasai 52-55 persen suara nasional. Namun, kita menghadapi paradoks partisipasi; anak muda sangat peduli pada isu sosial tetapi cenderung apatis terhadap politik formal salah satunya karena hambatan pragmatisme dan politik uang, serta lebih memilih untuk menjadi suporter dari luar lapangan," ujar Gusma.

Baca juga : PKB Dukung Prabowo 2 Periode

Menurutnya, POLITIKU dirancang sebagai model intervensi untuk mengisi kekosongan pendidikan politik berkelanjutan bagi kaum muda. Ia menegaskan kader Pemuda Katolik tidak boleh hanya menjadi sasaran kampanye politik.

"Pemuda Katolik tidak ingin hanya menjadi objek kampanye. Melalui ekosistem POLITIKU, kami membekali kader dengan navigasi politik dan kecakapan teknokratis agar mampu bergerak 'dari altar ke pasar'. Kita harus memastikan politik dijalankan secara partisipatif dan berorientasi pada kepentingan umum, bukan sekadar kekuasaan," tegasnya.

Dukungan juga datang dari Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI RD Yohanes Kurnianto Jeharut. Ia menilai keterlibatan awam Katolik dalam kehidupan kebangsaan merupakan panggilan khas yang tidak terpisahkan dari iman sosial Gereja.

Baca juga : Hentikan Jutaan Suara Terbuang, Pakar Usulkan Penghapusan Parliamentary Threshold

"Kaum muda merupakan hadiah demografi yang menentukan masa depan bangsa dan kualitas demokrasi ke depan. Karena itu, penyelenggaraan Sekolah Politik dan Demokrasi Pemuda Katolik dipandang sebagai kontribusi nyata dalam pendidikan politik warga. Inisiatif ini diharapkan menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat demokrasi Indonesia agar semakin berkualitas, inklusif, dan berkeadaban," kata Yohanes.

Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik Edi Murdani Sutrisno Silaban menambahkan tema "Bergerak dari Altar ke Pasar" menegaskan pentingnya nilai spiritual hadir dalam pelayanan publik.

"Melalui tema 'Bergerak dari Altar ke Pasar', kami ingin menegaskan bahwa spiritualitas kader harus hadir dalam pelayanan nyata di tengah masyarakat. Ini merupakan tindak lanjut amanat Rakernas dan Rapimnas 2025. Karena itu, Bidang Politik dan Kepemiluan memastikan nilai moral dan etika publik benar-benar menjadi kompas kader saat terlibat maupun mengawal proses demokrasi di ruang publik," tandasnya.

Kegiatan berlangsung di Aula SMA Katolik St Albertus dan Rumah Retret Maria Magdalena Postel. Forum ini mempertemukan kader dari berbagai wilayah di Jawa untuk memperdalam pemahaman tata kelola pemilu dan demokrasi daerah.

Materi yang dibahas meliputi literasi politik dan digital, navigasi politik, serta pengawasan partisipatif dengan menghadirkan unsur KWI, akademisi pemilu Prof A Ramlan Surbakti, serta perwakilan KPU dan Bawaslu Jawa Timur. 

Dengan jaringan organisasi yang telah menjangkau lebih dari 70% kabupaten dan kota, Pemuda Katolik menargetkan penyebaran narasi demokrasi hingga tingkat akar rumput. Program ini diharapkan menyiapkan kader terlibat aktif sebagai calon legislatif, eksekutif, maupun di bidang penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Acara juga direncanakan dihadiri Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, sejumlah tokoh, serta Vikaris Jenderal Keuskupan. (E-4)