Berita Terbaru Hukum Tata Negara Hari Ini

Sepanjang Punya Bukti Kuat, Paslon Bisa Gugat Hasil Pemilu ke MK

Pakar HTN UGM Zainal Arifin Mochtar menyebut hasil Pilpres 2024 bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh paslon lain yang merasa keberatan dengan hasil tersebut.

02 Unggul Quick Count, Dirty Vote Benar

PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menerangkan situasi politik saat ini menjadi pelajaran telak dan penting bagi rakyat Indonesia tentang pentingnya peduli dan melek politik.

Perjuangan Politik Bukan Sekadar Ajang 5 Tahunan

PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menilai politik Indonesia masih belum sesuai muruah yang dicita-citakan. Politik seyogianya tidak sekadar ajang mencoblos lima tahunan.

Ini Alasan Film Dirty Vote Dirilis di Masa Tenang Pemilu

TIGA pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar menjelaskan alasan film dokumenter Dirty Vote dirilis ketika masa tenang Pemilu 2024. 

Di Balik Dirty Vote, Sang Sutradara Dandhy Dwi Laksono

FILM dokumenter 'Dirty Vote' mengungkap kecurangan pemilu resmi dirilis hari ini, Minggu (11/2). Dirty Vote disutradarai Dandhy Dwi Laksono. Film itu dibintangi ahli hukum tata negara

1 Juta Penonton dalam 8 Jam, 'Dirty Vote' Telanjangi Kecurangan Pilpres 2024

FILM dokumenter 'Dirty Vote' resmi dirilis hari ini, Minggu, 11 Februari 2024. Film itu mengungkap kecurangan pemilu dengan melibatkan tiga (3) pakar hukum yakni Bivitri Susanti,

Jokowi sudah Layak Dimakzulkan

PAKAR hukum tata negara (HTN) Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimakzulkan. Sebab, Presiden secara jelas telah melanggar Pasal 282 dan 283 UU Pemilu.

Anies Baswedan Minta Ahli Hukum dan Tata Negara Nilai Sikap Presiden Jokowi

Anies Baswedan meminta ahli hukum dan tata negara menilai pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai presiden hingga menteri boleh berkampanye dan mendukung capres-cawapres tertentu.

Dukungan Presiden Jokowi untuk Gibran Rusak Konsep Bernegara

DUKUNGAN dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk anaknya Gibran Ramabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pemilu 2024 telah merusak konsep bernegara.

Pengertian Hukum dan Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan

Bagi warga yang melanggar hukum, sanksi akan diberlakukan, baik berupa penjara maupun denda. Rangkuman ini mencakup pengertian, tujuan, fungsi, unsur, dan jenis-jenis hukum.

Peluang Pemakzulan Terbuka, Tantangan bagi DPR

Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pernyataan pemakzulan Jokowi bisa dikatakan sebagai amunisi DPR untuk membangun langkah nyata

Pakar Hukum Minta Adelin Lis Berikan Novum Baru

Pengajuan PK harus disertakan oleh novum atau bukti baru yang belum pernah digunakan pihak terpidana

Yusril Menilai Putusan MK Soal Syarat Capres Cawapres Problematik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun harus berkonsultasi dengan DPR untuk mengubah peraturan KPU. Namun, saat ini anggota DPR sedang menjalankan reses.

Pakar: Putusan MK Sarat Kepentingan Bisa Dianulir

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat capres-cawapres sarat kepentingan dan membuka celah pertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

Implementasi Keputusan MK, Perppu Cipta Kerja Tidak Melanggar Konstitusi

Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pakar Ingatkan Ganjar dan Prabowo Mestinya Lepas Jabatan, Ini Jawab Gerindra

Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mestinya mundur dari jabatannya di pemerintahan agar lebih leluasa mendekatkan diri dengan masyarakat sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Pakar Hukum: Pengaturan BPJS dalam RUU Kesehatan Harus Dibahas Mendalam

Salah satu pasal yang menjadi sorotan seperti Pasal 425 angka 1 Pasal 7 ayat (2) RUU Kesehatan, yang menempatkan BPJamsostek bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan.

Pimpinan Baru MK Perlu Segera Kembalikan Kepercayaan Publik

Pimpinan baru Mahkamah Konstitusi (MK) perlu segera meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja MK.

Putusan PN Jakpus Jangan Sampai Diboncengi

Dia juga sangat menyayangkan putusan pengadilan yang justru menimbulkan kekacauan dan kebisingan yang tidak perlu di masyaraka

Pengertian Negara Hukum, Konsep, dan Ciri

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah, "Negara kita adalah negara hukum."

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting