Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menilai politik Indonesia masih belum sesuai muruah yang dicita-citakan. Politik seyogianya tidak sekadar ajang mencoblos lima tahunan.
"Seharusnya dikembangkan politik kekeluargaan atau everyday politics," kata Bivitri dalam diskusi virtual, Selasa, 13 Februari 2024.
Bivitri menjelaskan sistem itu memungkinkan publik betul-betul mengawal pemerintahan. Pemerintah yang menjalankan amanat rakyat pun mendengar setiap masukan bahkan kritik.
Baca juga : Dukungan Presiden Jokowi untuk Gibran Rusak Konsep Bernegara
"Publik dalam republik seperti Indonesia seharusnya menjadikan hak kita sebagai perjuangan politik sehari-hari," ujar dia.
Bivitri menegaskan politik bukan hanya tentang menggunakan hak suara lima tahun sekali. Namun setelah itu suara rakyat diabaikan.
"Kita dipergunakan dan diobjektifikasi untuk kepentingan suara. Tapi setelah pemilu, kita diperhatikan tidak aspirasi politiknya?" papar dia.
Baca juga : Maklumat Politik Ulama Perempuan, Alissa Wahid: Calon Pemimpin Harus Memastikan Keadilan Seutuhnya
Bivitri mengajak masyarakat terus mengawal demokrasi dan pemerintah. Publik mesti memonitor tindak-tanduk pemimpin setelah terpilih.
"Setelah besok atau Juni (2024 pemilu putaran kedua), sampai kapan pun tetap harus kritis. Jangan diserahkan begitu saja ke wakil rakyat. Kita harus jadi bagian dari politik," ucap dia. (Z-7)
Baca juga : Pemimpin tidak Adil akan Timbulkan Masalah
Gaya berpikir Nietzsche setali dua uang dengan cara hidup dan pikir seorang IGK Manila.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Babak baru dimulai pada 1 Agustus 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Ongen sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Perlu pula dipastikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan hanya agenda periodik, tetapi juga murni diselenggarakan berdasarkan asas prinsip pemilu yang bebas dan adil.
SUASANA hari pemungutan suara Pemilu 2024 di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat nampak tidak seperti biasanya. Terlihat beberapa ruas jalan utama di kawasan wisata
SEJUMLAH pemilih di Kota Depok Jawa Barat (Jabar) tak bisa mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilu 2024.
Ada banyak doa untuk memilih pemimpin yang diajarkan para ulama dengan bersumber kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi. Berikut sejumlah doa saat mencoblos surat suara di TPS.
CALON presiden (capres) Anies Baswedan bakal memberikan hak suara di TPS 60, Waduk Lebak Bulus, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Januari 2024. Anies bakal hadir
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved