Denny Indrayana Sebut Hak Angket Kecurangan Pemilu Bakal Layu sebelum Berkembang

Referendum Pilkada, Pengamat Nilai Bukan tak Mungkin Bisa Direkayasa Hasilnya

Ia menyarankan agar rencana Pilkada tidak langsung ditunda dan dibawa secara terbuka dalam kontestasi politik nasional.

Minat Mahasiswa Belajar Hukum Tata Negara Terbilang Minim

Upaya modernisasi, digitalisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) diharapkan jadi solusi. Teknologi seperti AI harus diintegrasikan untuk menunjang ketatanegaraan.

Pakar Hukum Tata Negara: KPU Blunder Merahasiakan Dokumen Pencapresan

PAKAR hukum tata negara, Feri Amsari, menilai langkah KPU merahasiakan dokumen pencapresan merupakan tindakan yang tidak logis dan justru merusak prinsip keterbukaan informasi publik.

Waspadai Konspirasi Elite Dibalik Pencabutan TAP MPR

GURU Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengendus aroma konspirasi antar elite untuk mengembalikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. 

Pakar: Penambahan Komisi di DPR Lebih pada Bagi-bagi Kekuasaan

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menilai penambahan jumlah komisi di DPR belum tentu efektif dalam membantu kerja-kerja para wakil rakyat.

Jelang Berakhirnya Masa Jabatan, DPR Kerja Ugal-Ugalan

JELANG berakhirnya masa jabatan, anggota DPR dituding bersikap ugal-ugalan bahkan tidak peduli dengan aturan yang diamanatkan UU.

Simone Gbagbo, dari Bunker ke Bursa Capres: “Iron Lady” Siap Rebut Kursi Presiden

Mantan Ibu Negara Pantai Gading, Simone Gbagbo mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu Oktober mendatang.

Masyarakat Korea Mulai Berikan Suara Pilih Presiden Baru

Korea Selatan menggelar pemilu presiden mendadak setelah krisis politik akibat darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Wali Kota Liberal Warsawa, Rafal Trzaskowski, Menang Tipis dalam Pemilu Presiden Polandia

Wali Kota Warsawa Rafal Trzaskowski meraih kemenangan tipis dalam pemilihan presiden Polandia, menurut hasil jajak pendapat saat pemungutan suara berakhir.

Korea Selatan Gelar Pemilu Presiden 3 Juni Usai Yoon Suk Yeol Dicopot

Korea Selatan akan menggelar pemilu presiden pada 3 Juni 2025, setelah Mahkamah Konstitusi resmi mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden akibat deklarasi darurat militer.

Rekayasa Konstitusional Pemilu Presiden

MAHKAMAH Konstitusi mengambil putusan cemerlang, memperkuat demokrasi dengan memulihkan makna kedaulatan rakyat.

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden untungkan Semua Pihak

Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia