Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti menyebut hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu perlu dijalankan untuk menjalankan fungsi legislatif. Menurutnya, dibutuhkan komitmen anggota DPR untuk menggulirkan hak angket.
"Dibutuhkan komitmen parpol untuk melakukan hak angket. Masyarakat sipil sudah kencang menyuarakan. Kita harus mendorong DPR segera melakukan hak angket," kata Susi dalam sebuah diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, Minggu (3/3).
Susi menjelaskan, dorongan masyarakat juga perlu terus dilakukan agar hak angket bisa bergulir. Menurutnya, hak angket menjadi kesempatan bagi DPR untuk menunjukkan bahwa dia bisa menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintah.
"Harus ada dorongan kuat dari masyarakat sipil agar hak angket digulirkan, bukan hanya seruan moral," jelasnya.
Ketika hak angket digulirkan, kata Susi, masyarakat juga perlu mengawasi agar penyelidikan mengenai dugaan kecurangan pemilu bisa berjalan transparan. (Mal/Z-7)
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved