Berita Terbaru Legislatif Hari Ini

Lewat Batas Akhir, 13.710 Pejabat Tak Serahkan LHKPN

10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.

Wibi Usul Anak Sekolah Bisa Jadi Anggota DPRD Sehari

Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.

Area Legislatif dan Yudikatif di IKN Nusantara Tuntas 2028

Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).

Anggota DPR dan DPR Periode 2024-2029 Harus Jalankan Fungsi Legislasi Sesuai Aspirasi Rakyat

Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.

MKD Klarifikasi Para Anggota Legislatif yang Disebut Bermain Judi Online

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.

Nilai Transaksi Dua Anggota DPR dan 58 Karyawan Diduga Bermain Judi Online Mencapai Rp1,9 Miliar

Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar

Gerindra Kesulitan Dorong Kadernya Jadi Kepala Daerah

Kader Gerindra lebih suka dengan jabatan legislatif.

Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah

TERDAPAT sebagian pandangan elite (jam'iyah) Muhammadiyah yang menyatakan bahwa dalam berpolitik, terlebih dalam menyikapi perhelatan politik lima tahunan.

MK Diminta Diskualifikasi 4 Partai yang Abai terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Provinsi Gorontalo

MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.

Ketua KPU Diminta tidak Buat Gaduh soal Syarat Pilkada

ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai hanya membuat gaduh masyarakat.

Ketua DPR RI Puan Maharani Suarakan Kesetaraan Gender di Forum Parlemen MIKTA

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia), yaitu negara-negara yang dikenal sebagai kekuatan menengah.

Tiga Panel Sengketa Pileg di MK Harus Bebas Konflik Kepentingan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) harus mendesain tiga panel persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 secara optimal untuk mencegah benturan kepentingan

Wah Parah! 14 Ribu Pejabat Belum Menyerahkan LHKPN ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap fakta bahwa lebih dari 14.000 pejabat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),

PPP Gugat Hasil Pemilu ke MK karena Kehilangan Suara di 18 Provinsi

Meski kehilangan suara PPP tidak banyak di setiap dapil, tetapi jika ditotal, kehilangan suara PPP mencapai lebih dari 200 ribu lantaran terjadi hampir di setiap dapil yang dilaporkan.

Orang Asli Papua Kini akan Lebih Banyak di Legislatif

Fenomena sedikitnya orang asli Papua dibandingkan dengan nonasli di lembaga legislatif pada provinsi, kabupaten, dan kota terkait kini pada Pemilu 2024 akan berbeda. 

PPP Sulit Tembus Senayan meski Gugat Hasil Pemilu ke MK

Upaya PPP menggugat hasil Pemilu 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak bakal meloloskan partai tersebut ke Senayan.

Penetapan Kursi Anggota Legislatif Menunggu Putusan MK

KPU menyatakan akan mempersiapkan diri untuk bersengketa di MK.

Aktivis Prodemokrasi Tuding Banyak Anggota DPR Terpilih Produk KKN

Dia tidak habis pikir proses demokrasi yang menjadi perjuangan para aktivis 1998 kini telah dibajak segelintir elite yang tidak ingin kekuasaannya hilang. 

Menghitung Hari Jelang Pergantian Anggota Legislatif, RUU PPRT Masih Diabaikan

DIREKTUR LBH Apik Jakarta, Uli Arta Pangaribuan mengatakan bahwa sampai saat ini, RUU PPRT masih menggantung dan tidak memiliki kepastian. Perlu dorongan yang kuat agar segera disahkan.

Masyarakat Perlu Dorong Realisasi Hak Angket DPR

GURU Besar HTN Universitas Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti menyebut hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu perlu dijalankan untuk menjalankan fungsi legislatif.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia