Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
TERDAPAT sebagian pandangan elite (jam'iyah) Muhammadiyah yang menyatakan bahwa dalam berpolitik, terlebih dalam menyikapi perhelatan politik lima tahunan seperti pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, sikap warga Muhammadiyah terlebih di tingkat akar rumput (grassroot) dinilai terlalu kaku (rigiditas). Parameter politik yang dijadikan pertimbangan dinilainya terlalu serbahitam putih layaknya ibadah mahda. Padahal, politik sebagai bagian dari kerja-kerja muamalah semestinya diposisikan layaknya seperti ibadah muamalah lainnya (ghairu-mahdhah) yang lentur dan tidak serbahitam putih.
Dalil al-ashlu fi al-muamalati al-ibahah hatta yadullu al-dalilu ala tahrimiha, hukum asal dalam urusan yang berkenaan dengan muamalah ialah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, biasanya dijadikan sebagai pembenar tentang perlunya berpolitik secara lentur dan tidak serbahitam putih.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/menafsir-politik-sebagai-muamalah-duniawiah
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved