Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah

Purnawirawan Polri Diminta Tampil sebagai Alternatif di Pilpres Mendatang

Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.

Meski Ditopang Lebaran, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2025 Diprediksi Lebih Rendah Dibanding 2024

Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024. 

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Perkuat Sistem Presidensial

Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.

Soroti Pemilihan Serentak, Dede Yusuf: Bintangnya Capres, Caleg Melempem Semua

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden

Ahli Usul Pilpres dan Pilkada Dijeda 2 Tahun

Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.

Pengamat: Gibran Butuh Golkar sebagai Kendaraan Politik

DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah 2 Tahun, Siapa yang Pimpin Daerah di Masa Transisi?

pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024  berakhir?

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Harus Dipisah Mulai 2029

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Perludem Ajak Masyarakat Bersatu dan Rukun Kembali Usai Putusan MK dalam PHPU Kada 2024

Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.

Demi Pemerataan Anggaran, KPU: Pilkada Sebaiknya Dibiayai APBN

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bawaslu Dinilai tak Serius Tangani Politik Uang PSU Pilkada Barito Utara

DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara

Politik Uang Rugikan Warga Barito Utara

Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

Generasi (C)emas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia