Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia Sembilan Delapan (JARI’98), Willy Prakarsa mengusulkan agar purnawirawan Polri mulai mencuat dalam diskusi politik nasional, khususnya dalam kontestasi Pilpres. Menurut Willy, Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
"Selama ini belum ada presiden dari latar belakang kepolisian, padahal mereka memiliki pengalaman luas dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban," ujar Willy, melalui keterangannya, Rabu (11/6).
Willy mengungkapkan sejumlah pertimbangan bagu purnawirawan polisi untuk maju sebagai calon presiden. Pertama, purnawirawan polisi memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan ketertiban, serta terbiasa menangani berbagai persoalan sosial dengan pendekatan yang tegas.
Kedua, kedekatan dengan masyarakat memungkinkan pemahaman yang lebih langsung terhadap dinamika sosial. Selain itu, kemampuan manajerial dalam menghadapi krisis dan pengetahuan mendalam tentang kejahatan serta keamanan nasional menjadi nilai tambah yang tidak bisa diabaikan.
Namun, Willy juga menggarisbawahi bahwa tantangan bagi purnawirawan polisi yang ingin terjun ke dunia politik tidaklah ringan.
"Jalur karier politik bagi polisi masih minim, belum lagi persepsi publik yang belum sepenuhnya positif terhadap institusi kepolisian," jelasnya.
Sebagai langkah strategis, ia menyarankan agar purnawirawan polisi membangun rekam jejak politik yang solid sebelum mencoba maju sebagai calon presiden.
"Bisa melalui partai politik, jabatan publik, atau menginisiasi diskusi akademis serta mendorong wacana ini lebih luas di media," tambahnya.
Willy juga menyebutkan beberapa tokoh purnawirawan Polri yang dinilai memiliki kapasitas untuk berkontestasi di level nasional, antara lain Tito Karnavian (Mendagri), Sutarman, Badrodin Haiti, dan Timur Pradopo.
"Apakah gagasan ini akan berkembang lebih jauh dan mendapatkan dukungan yang cukup kuat? Waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, wacana ini menambah warna dalam dinamika politik Indonesia menuju pemilihan umum mendatang," pungkasnya. (H-3)
Keakraban yang ditampilkan Anies dan Ahok di momen tahun baru 2025 itu menimbulkan penilaian bahwa keduanya berpeluang berpasangan sebagai kontestan di Pilpres 2029.
Yusril memastikan pemerintah juga melibatkan seluruh pihak terkait. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pegiat pemilu.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Cak Imin mengaku belum berpikir untuk maju dalam Pilpres 2029 meski Mahkamah (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau penghapusan presidential threshold.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Pada kondisi yang ideal, parpol seharusnya mampu melahirkan kandidat capres masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved