Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan bahwa partainya belum memutuskan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
"Kita baru akan muktamar di bulan September nanti, sehingga memang kami belum bisa menjawab apapun soal itu, karena kepengurusan baru yang nantinya akan menjawab," kata Romy di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Dia mengakui bahwa konsolidasi nasional partainya terlambat dibandingkan partai lain. Oleh karena itu, keputusan terkait dukungan pilpres akan menjadi wewenang kepengurusan baru yang terbentuk setelah muktamar.
Romy menegaskan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jawaban pasti saat ini, mengingat posisinya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan belum tentu berlanjut setelah muktamar.
Mengenai sikap partai lain yang sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo meski pemerintahan baru berjalan enam bulan, Romy menyatakan bahwa setiap partai memiliki independensi dalam mengambil keputusan.
"Kita menghormati apa yang disampaikan oleh Partai Amanat Nasional, karena memang kan salah satu partai yang sudah selesai melakukan konsolidasi nasionalnya. Tapi bagi kami di PPP, kami fokus untuk menyelesaikan proses konsolidasi yang sekarang masih berjalan, dan dipuncaki dengan muktamar nanti bulan September," pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya siap memberikan dukungan kepada Prabowo pada pencalonan Pilpres 2029.
"Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara," kata Zulhas dalam acara Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN di Jakarta, Minggu (20/4).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Partai Golkar akan mendukung kembali Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 jika Prabowo ingin menjadi Presiden selama dua periode.
Adapun Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tak mau tergesa-gesa untuk melabuhkan arah politiknya untuk Pilpres Tahun 2029, karena waktunya masih lama.(Ant/P-1)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Menurutnya, di era pemilihan langsung saat ini seorang pemimpin eksekutif baik presiden maupun kepala daerah harus sadar terhadap konsekuensi reward and punishment dari publik.
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan jika dalam lima tahun kepemimpinannya tidak ada keberhasilan, ia tidak ingin maju kembali jadi calon presiden pada pemilu 2029.
Dukungan dini dari Parpol kepada Prabowo untuk Pilpres bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.
Perludem memberikan ide agar dibuat dua klasifikasi Pemilu yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved