Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
FENOMENA sedikitnya orang asli Papua dibandingkan dengan nonasli di lembaga legislatif pada provinsi, kabupaten, dan kota terkait kini pada Pemilu 2024 akan berbeda. Ini karena akan hadir banyak anggota legislatif asli Papua.
Hal ini diyakini Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat Jongky R.Fonataba. Menurutnya, keraguan masyarakat tentang fenomena pileg 2019 akan terulang kembali pada pileg 2024 saat orang asli Papua akan sedikit di DPR se-Tanah Papua telah ditepis dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Tanah Papua.
Bung Jongky yang juga bagian dari Pansus DPR Provinsi Papua Barat berkaitan Revisi Undang-Undang otonomi khusus Papua menunjuk dalam Undang-Undang Otsus Papua Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 6 dan 6a Poin (2) telah mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Di situ Jelas sekali tertulis bahwa anggota DPR OAP dari jalur pengangkatan diperoleh dari persentase (satu perempat) jumlah kursi anggota DPR. Contoh di Provinsi Papua Barat Daya total anggota DPR ada 35 orang. Karenanya, jalur pengangkatannya ada sembilan orang dari 1/4 kali 35 anggota DPR.
Sekretaris Demokrat Provinsi Papua Barat Daya yang terpilih dan telah ditetapkan menjadi anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029 itu menegaskan bahwa kursi pengangkatan harus orang asli Papua (OAP) yakni Bapa Papua Mama Papua. Suka tidak suka, mau tidak mau semua harus terima karena ini milik OAP yang tak dapat diperjualbelikan kepada non-OAP.
"Jika proses seleksi pengangkatan sudah selesai, kita semua akan bangga bahwa ada banyak anggota DPR orang asli Papua yang duduk di Lembaga terhotmat dan berbicara kepentingan rakyat Papua," ujarnya. Ia berpesan kepada pihak-pihak yang akan menyeleksi OAP yang diangkat menjadi anggota DPR nanti paling tidak harus punya akhlak yang baik, berintegritas, dan tetap dekat dengan masyarakat. (RO/Z-2)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
PBHI menemukan sepanjang tahun 2023 pelanggaran HAM di Papua berkaitan dengan kebebasan berkumpul sebanyak 43,9%, dan pelanggaran hak atas rasa aman sebesar 51,2%.
KETUA Pemuda Katolik Komda Papua Barat, Yustina Ogoney memberikan peringatan kepada Bawaslu RI terkait dengan seleksi Bawaslu yang berlangsung di 7 kabupaten se-Papua Barat (3/8).
Personel gabungan Ops Damai Cartenz menggerebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka,
"Papua selalu ada di hati saya," kata Presiden Jokowi saat pidato di Stadion Mandala Jayapura, Jumat (5/11/2021) malam.
Enam anggota BP3OKP asli dari Papua dikukuhkan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/5/2023).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved