Penguatan Sektor Kakao Papua Butuh Dukungan Kebijakan Pemerintah

ANGGOTA Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pertemuan strategis yang mempertemukan 21 investor Eropa pada sektor kakao dengan pemerintah daerah dari tiga kabupaten penghasil kakao di Papua, yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Manokwari Selatan.

Pertemuan yang digelar di Jakarta, ini diinisiasi Billy bersama Kemendagri yang diwakili Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri Sumule Tumbo. Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.

Sebagai bagian penguatan diplomasi ekonomi, rapat ini turut mengundang perwakilan tiga kedutaan besar, yakni Kedutaan Besar Inggris, Norwegia, dan Prancis, yang dikenal sebagai negara dengan tingkat konsumsi cokelat tertinggi di dunia. Kehadiran perwakilan negara-negara itu mencerminkan tingginya minat pasar Eropa terhadap kakao berkelanjutan asal Papua.

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Pertemuan ini juga dihadiri berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, serta BRIN, sebagai bentuk dukungan lintas sektor pemerintah pusat dalam mendorong penguatan ekonomi produktif Papua melalui komoditas unggulan.

Dalam keterangannya, Billy menegaskan penguatan sektor kakao Papua membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat serta langkah konkret yang mempertemukan langsung pemerintah daerah dan pelaku industri.

“Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif adalah satu kesatuan dalam kebijakan otonomi khusus. Untuk Papua Produktif, dibutuhkan langkah nyata. Pertemuan ini mempertemukan pelaku usaha dan pemerintah daerah secara langsung agar proses masifikasi dan pengembangan kakao bisa berjalan,” ujar Billy, di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Baca juga : Perkuat Kepercayaan Investor, Indonesia-AS Sepakati Kerja Sama Ekonomi Rp649 Triliun

“Ini menjadi contoh sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta sangat memungkinkan terjadi dan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Sumule Tumbo menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung penguatan ekonomi daerah Papua dalam kerangka otonomi khusus. “Pemerintah pusat melalui Kemendagri berkomitmen mendukung koordinasi dan sinergi lintas pemerintah daerah serta memperkuat peran otonomi khusus Papua melalui sektor ekonomi produktif. Kakao merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki nilai tambah tinggi,” jelasnya.

Dari daerah, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga mengapresiasi forum ini. Ia menekankan kakao telah lama jadi bagian sejarah ekonomi Yapen, tapi belum dikembangkan optimal dalam beberapa tahun terakhir.

“Kakao sudah ada di Kepulauan Yapen sejak zaman Belanda. Namun sejak 2009 belum ada program pengembangan berkelanjutan. Saat ini terdapat sekitar 2.065 petani kakao di Yapen. Jika sektor ini kembali dikembangkan, petani akan memiliki kepastian kesejahteraan,” ungkapnya.

Dari sisi investor, Fitrian Adriansyah, Impact Director ADM Capital, menilai potensi kakao di tiga kabupaten itu sangat besar dan layak dikembangkan dalam satu ekosistem terintegrasi.

“Kabupaten Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan sangat potensial dikembangkan sebagai satu ekosistem kakao bersama. Bahkan sangat memungkinkan dibangun sebagai trading hub,” ujar Fitrian.

“Ke depan perlu ditentukan fokus masing-masing kabupaten, apakah sebagai pemasok bahan baku, produk setengah jadi, atau produk siap pasar, agar rantai nilai kakao Papua bisa tumbuh optimal,” tambahnya.
Selain ADM Capital, sejumlah pelaku usaha dan organisasi internasional di industri kakao turut hadir antara lain IDH Sustainable Trade-Indonesia, Cocoa Sustainable Partnership, Rikolto, dan pelaku industri kakao lainnya.(H-2)