Menakar Potensi Kakao Lampung Timur, Strategi Tumpang Sari dan Tantangan Keamanan

SEKTOR perkebunan kakao di Kabupaten Lampung Timur dinilai memiliki masa depan yang menjanjikan. Jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan, komoditas ini diyakini mampu menjadi penopang ekonomi berlapis bagi masyarakat petani setempat.

Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APiK) Lampung Timur, Japung Lasarus, menjelaskan bahwa kakao bukan sekadar tanaman perkebunan biasa, melainkan sebuah sistem pertanian terintegrasi. 

Salah satu keunggulan utamanya adalah fleksibilitas tanaman kakao yang dapat ditanam dengan metode tumpang sari.

Baca juga : Sinergi TNI dan Pemkab Lampung Timur, Akselerasi Ketahanan Pangan Melalui Teknologi Modern

“Kalau bahasa kami, menanam kakao itu satu hektare terasa tiga hektare. Di bawah pohon kakao bisa tanam talas atau umbi-umbian, tajuk tengah kakao, dan tajuk atas bisa kelapa atau alpukat. Jadi panennya berlapis,” ujar Japung saat memberikan keterangan, Selasa (3/2).

Langkah kebangkitan ini menjadi momentum penting mengingat sejarah kelam kakao di Lampung Timur. 

Pada periode 2010-2012, produktivitas sempat merosot tajam akibat serangan hama busuk buah yang masif. Kondisi tersebut memaksa banyak petani menebang pohon mereka dan beralih ke komoditas lain.

Baca juga : Setelah 30 Bulan, Proyek Penguatan Kohesi Sosial Dukungan Uni Eropa Resmi Berakhir

Namun, wajah perkakaoan daerah ini mulai berubah sejak 2025. Kehadiran para pembeli siaga (offtaker) seperti PT Papandayan dan Olam, yang membawa klon bibit baru tahan hama, menjadi katalisator utama. 

Selain faktor swasta, dukungan intensif dari Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (NGO) turut memperkuat pendampingan petani dari hulu hingga hilir.

Meski tren menunjukkan grafik positif, Japung mengakui bahwa para petani masih membentur tembok besar, yakni persoalan keamanan di area kebun. Masalah sosial ini berdampak langsung pada kualitas hasil panen.

“Masalah utama kita itu keamanan. Petani sering tidak berani petik tua karena takut keduluan orang. Akhirnya dijual basah, kualitasnya rendah, dan harganya murah,” ucapnya.

Saat ini, harga kakao basah di tingkat petani masih berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Padahal, nilai jual tersebut bisa terdongkrak signifikan jika petani melakukan panen matang sempurna dan proses fermentasi.

“Kalau aman, petani bisa panen matang, difermentasi, dan itu bisa jadi kakao premium. Harganya tentu jauh lebih bagus,” tambah Japung.

Menyikapi hal tersebut, APiK bersama Pemkab Lampung Timur kini tengah merintis kerja sama dengan mitra dari Bandung untuk pengembangan kakao premium. 

Program ini fokus pada penyediaan alat fermentasi, teknologi pengeringan solar dryer, hingga penguatan kelembagaan petani melalui sistem kelompok.

Melalui penguatan kelompok tani, Japung optimis masalah teknis budidaya hingga keamanan kebun dapat diatasi secara kolektif melalui ronda kebun. Target jangka menengahnya pun cukup ambisius: Lampung Timur tidak hanya menjual biji, tetapi mampu memproduksi cokelat secara mandiri. (Z-1)