Penasihat Hukum Sebut Pergantian Komisaris PT LEB Sesuai Aturan

ISU yang menyebut pemberhentian Prihatono Ganevo Zain dan pengangkatan Heri Wardoyo sebagai Komisaris PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB) dilakukan di luar mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali mendapat sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, penasihat hukum Arinal Djunaidi, Ana Sofa Yuking, mengeklaim proses pergantian komisaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengangkatan dan pemberhentian komisaris merupakan kewenangan dari RUPS. Dalam perkara PT LEB, mekanisme tersebut telah dikatakan secara sah dan formal," kata Ana.

"Pergantian Komisaris PT LEB diputuskan melalui RUPS sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS tanggal 8 Desember 2020 dan kemudian dicatat secara resmi dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LEB Nomor 4 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Agustina Sari," imbuhnya.

Baca juga : Setelah 30 Bulan, Proyek Penguatan Kohesi Sosial Dukungan Uni Eropa Resmi Berakhir

Ia mengatakan, dalam dokumen resmi RUPS maupun akta notaris tersebut tidak terdapat satu pun keterangan yang menyebutkan adanya perintah dari Arinal Djunaidi terkait pemberhentian atau pengangkatan komisaris PT LEB.

"Keputusan tersebut merupakan hasil RUPS yang sah dan diambil oleh para pemegang saham PT LEB," ucapnya. 

Pemegang saham yang dimaksud adalah PT Lampung Jasa Utama (PT LJU) dan PDAM Way Guruh yang diwakili oleh Aliza Gunado sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan PT LJU dan Mertadinata sebagai Direktur Umum PDAM Way Guruh.

Baca juga : Menakar Potensi Kakao Lampung Timur, Strategi Tumpang Sari dan Tantangan Keamanan

"Pergantian komisaris PT LEB telah dilakukan melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tidak ada pelanggaran prosedur, dan tidak ada intervensi di luar kewenangan pemegang saham," tegas Ana.

Pengacara lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung ini juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyimpulkan suatu peristiwa hukum agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Kami berharap publik dan media melihat persoalan ini secara proporsional, berbasis hukum dan mekanisme korporasi yang berlaku, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah," pungkas Ana. (E-1)