Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Menurutnya, langkah konkret yang bisa ditempuh adalah mengundang perwakilan massa untuk mendiskusikan tuntutan mereka.
“Sebagai aspirasi, tentu saja apa yang disampaikan pendemo harus didengarkan oleh DPR. Mengundang perwakilan pendemo untuk mendiskusikan tuntutan-tuntutan itu penting dilakukan,” kata Lucius saat dihubungi Media Indonesia, Senin (25/8).
Lucius menyebutkan sejumlah tuntutan publik memiliki relevansi, antara lain soal penulisan ulang sejarah dan penggunaan anggaran DPR. Menurutnya, hal tersebut layak ditanggapi secara serius oleh parlemen.
Ia menilai seruan pembubaran DPR yang muncul di jalanan lebih banyak dipicu oleh kekecewaan publik atas kinerja legislatif yang dianggap buruk, kontras dengan pendapatan dan tunjangan yang sangat besar.
“Pendapatan tinggi tetapi kinerja buruk. DPR harus menunjukkan ada keinginan untuk menanggapi permintaan publik yang sulit menerima jumlah tunjangan anggota DPR,” tegasnya.
Sebagai langkah, Lucius mendorong DPR membuka transparansi anggarannya kepada publik.
"Hal itu akan menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat," pungkasnya. (Far/M-3)
Lucius menghitung dengan total pemasukan lebih dari 100 juta, hal itu menandakan bahwa anggota DPR setiap hari akan dibayar minimal Rp 3 juta.
Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) ini nampaknya memperlihatkan wajah DPR yang semakin sewenang-wenang
Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.
Publik menunggu perubahan-perubahan yang nyata jika DPR RI ingin tingkat kepercayaan publik naik.
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved