Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Menurutnya, langkah konkret yang bisa ditempuh adalah mengundang perwakilan massa untuk mendiskusikan tuntutan mereka.
“Sebagai aspirasi, tentu saja apa yang disampaikan pendemo harus didengarkan oleh DPR. Mengundang perwakilan pendemo untuk mendiskusikan tuntutan-tuntutan itu penting dilakukan,” kata Lucius saat dihubungi Media Indonesia, Senin (25/8).
Lucius menyebutkan sejumlah tuntutan publik memiliki relevansi, antara lain soal penulisan ulang sejarah dan penggunaan anggaran DPR. Menurutnya, hal tersebut layak ditanggapi secara serius oleh parlemen.
Ia menilai seruan pembubaran DPR yang muncul di jalanan lebih banyak dipicu oleh kekecewaan publik atas kinerja legislatif yang dianggap buruk, kontras dengan pendapatan dan tunjangan yang sangat besar.
“Pendapatan tinggi tetapi kinerja buruk. DPR harus menunjukkan ada keinginan untuk menanggapi permintaan publik yang sulit menerima jumlah tunjangan anggota DPR,” tegasnya.
Sebagai langkah, Lucius mendorong DPR membuka transparansi anggarannya kepada publik.
"Hal itu akan menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat," pungkasnya. (Far/M-3)
Lucius menngungkapkan, banyak catatan kritis yang disampaikan masyarakat tidak masuk dalam draf final.
Formappi menyoroti keputusan DPR RI yang mengesakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi undang-undang di tengah penolakan masyarakat.
PENELITI Formappi Lucius Karus merespons pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut seharusnya DPR lebih sibuk membicarakan kepentingan rakyat.
Formappi menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tidak dicantumkannya latar belakang pendidikan oleh 211 anggota DPR RI terpilih
Lucius Karus menilai gaji anggota DPR masih tinggi. Meskipun sejumlah tunjangan telah dipangkas dan take home pay menjadi Rp65 juta.
pernyataan wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal masa pemberian tunjangan perumahan anggota DPR diharapkan bukan sekadar untuk menenangkan publik.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved