Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai publik menunggu perubahan-perubahan yang nyata jika DPR RI ingin tingkat kepercayaan publik naik.
Berdasarkan Rilis Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga. Sedangkan Presiden jadi lembaga yang sangat dipercayai karena berada di peringkat pertama.
"Bukan jargon yang ditunggu publik seperti jargon DPR Modern. Publik menunggu perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai," kata Lucius seperti dikutip Antara, Rabu (29/1).
Dia menilai tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang berada di posisi paling rendah tentu bukan kabar yang mengejutkan. Menurut dia, kepercayaan publik DPR yang rendah pada survei terakhir tidak spesifik merujuk pada DPR periode 2024-2029 saja, tetapi masih berkaitan dengan periode-periode sebelumnya.
"Dengan kata lain pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali sama sekali tidak berdampak pada perubahan citra dan kinerja DPR secara kelembagaan," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa sejak era reformasi, DPR memiliki kewenangan sangat besar yang seharusnya dijadikan sebagai episentrum perubahan. Faktanya, kekuasaan atau kewenangan besar yang dimiliki berbanding terbalik dengan kinerja dan citra lembaga yang terlihat buruk.
Menurut dia, hal yang berkontribusi bagi buruknya kepercayaan publik terhadap DPR adalah kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan. Beragam faktor integritas anggota serta kebijakan internal DPR, menurut dia, kerap memantik kritikan publik yang menimbulkan antipati.
"DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon. Karena dalam banyak isu publik, DPR justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elit," kata dia.
Untuk itu, menurut dia, publik menunggu komitmen nyata DPR untuk menunjukkan fungsi perwakilan mereka dengan melibatkan rakyat secara bermakna dalam setiap pembahasan regulasi
"Komitmen DPR untuk menjadi lembaga penonton kinerja pemerintah jangan sampai dipakai justru untuk bersekongkol dengan pemerintah," katanya. (Ant/P-5)
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus yang juga melibatkan buronan Harun Masiku semakin menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu.
Survei LSI terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejaksaan Agung masih lebih dipercaya publik dibanding KPK dan Polri
Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved