Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. TNI mendapat posisi pertama paling dipercaya publik, sedangkan Presiden menempati urutan kedua.
"TNI sekali lagi paling dipercaya publik," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei bertajuk 'Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan', Minggu, 2 Juli 2023.
Kepercayaan publik terhadap TNI yakni 95,8% dan Presiden sebanyak 92,8%. Kemudian Kejaksaan Agung 81,2%, Polri 76,4%, KPK 75,7%, MPR 73,8%, DPD 73,3%, DPR 68,5%, dan partai politik 65,3%.
Baca juga : TNI tak Mengetahui Pembelian Pegasus
Burhanuddin menuturkan TNI dipilih mayoritas publik karena prajurit berhasil menarik diri dari urusan politik. TNI pernah jeblok pada awal reformasi karena terlibat politik praktis.
"Selain itu, belakangan reformasi militer memberikan insentif dipercaya publik, karena mereka tak lagi terlibat urusan day to day, urusan publik," ujar Burhanuddin.
Baca juga : Ternyata Polri Ada Pantangan Selama Pemilu, Begini Penjelasannya
Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung dan Polri juga disebut mengalami tren peningkatan. Polri sempat anjlok karena kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
"Waktu Agustus 2022, trust Polri anjlok ke angka 54% saat itu kurang lebih sebulah setelah Sambo itu membetok perhatian publik, itu kita sampaikan itulah trust paling rendah polisi, tapi ternyata kurang dari setahun polisi berhasil memulihkan citranya," ucap Burhanuddin.
Sementara itu, KPK berada di bawah Polri. Kondisi itu dinilai karena kasus di internal KPK yang belakangan mengemuka ke publik.
"Lagi banyak isu negatif yang berkaitan dengan KPK, isu pungli dan seterusnya, tapi setidaknya datanya demikian. Waktu KPK saat itu menjadi lembaga tertinggi kedua itu pun kami umumkan, tapi belakangan memang agak turun trust KPK di mata publik," jelas Burhanuddin.
Survei Indikator Politik tersebut dilakukan pada 20-24 Juni 2023. Total responden mencapai 1.220 orang yang dipilih melalui metode multistage random sampling.
Metode survei menggunakan wawancara tatap muka dengan pewawancara. Margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (MGN/Z-4)
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.
Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap upaya penyuapan terhadap dirinya dan menolak melihat daftar perusahaan pelanggar hukum demi menghindari konflik kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat militer kepada ribuan petani di Karawang sebagai apresiasi tertinggi atas keberhasilan swasembada beras 2025.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani dipanggil Presiden Prabowo Subianto Sabtu malam.
Presiden RI Prabowo Subianto menekankan perbaikan kualitas rumah subsidi di tengah masih besarnya backlog kepemilikan rumah yang disebut mencapai 29 juta orang
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pengucapan sumpah/janji tujuh Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved