Prabowo Apresiasi Kinerja Lembaga Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh lembaga negara yang dinilainya telah bekerja keras menjaga roda pemerintahan dan memperkuat fondasi kebangsaan. Ia menekankan, sinergi antarlembaga menjadi kunci bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Dia memuji konsistensi visi besar Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat yang secara aktif mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, langkah MPR yang turun langsung ke rakyat untuk menjelaskan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sangat penting di tengah tantangan global.

"Pemahaman UUD 1945 bisa menyelamatkan ekonomi kita, bisa menyelamatkan demokrasi kita," kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (15/8). 

Baca juga : Banggar DPR Harap Pidato Presiden Prabowo Tekankan Peningkatan Kualitas SDM

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Prabowo menggarisbawahi pencapaian awal periode 2024-2029 yang berhasil mengesahkan 14 RUU serta menetapkan Program Legislasi Nasional Tahun 2025 dan jangka menengah 2025–2029. Ia menyebut perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU kini berjalan lebih terukur.

Dalam fungsi penganggaran, DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan melalui 26 Panitia Kerja dan 3 Tim Pengawasan. Prabowo menilai ini sejalan dengan mandat UUD 1945 untuk mengelola keuangan negara secara adil dan transparan.

Kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prabowo mengapresiasi lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang dianggapnya strategis dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat. Ia menyoroti peran DPD dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, memantau regulasi daerah, serta memastikan kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan nasional.

Baca juga : Pimpinan MPR ke Istana, Bahas PPHN dan Dukungan terhadap Palestina

Prabowo juga menyinggung kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil menjaga integritas dan independensi dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Capaian 97,7% Kementerian dan Lembaga yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2024 disebut sebagai pencapaian penting dalam memperkuat tata kelola.

"BPK berhasil mengawal program prioritas nasional, meningkatkan efektivitas belanja APBN, dan menyelamatkan puluhan triliun rupiah uang serta aset negara," kata Prabowo.

Ia juga memuji Mahkamah Konstitusi (MK) yang sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025 telah menangani ratusan perkara penting dengan efektif, tepat waktu, dan menghasilkan putusan yang memperkuat demokrasi serta hak konstitusional warga negara.

Kepada Mahkamah Agung (MA), Prabowo mengapresiasi upaya reformasi peradilan, penerapan e-Court, dan peningkatan penyelesaian sengketa perdata dengan pendekatan damai. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perkara yang diselesaikan, keberhasilan mediasi, dan percepatan proses hukum.

Komisi Yudisial (KY) pun tak luput dari perhatian. Prabowo menilai lembaga ini berperan strategis menjaga integritas hakim. Dalam periode Januari 2024-Juli 2025, KY telah menyeleksi 9 calon Hakim Agung dan 3 calon hakim Ad Hoc, serta memproses 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Selain lembaga-lembaga tersebut, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, KPK, KPU, Bawaslu, Ombudsman, Komnas HAM, dan lembaga nasional lain yang dinilainya telah berkontribusi sesuai peran masing-masing.

Menutup pidatonya, Prabowo mengapresiasi para pengusaha nasionalis yang tetap menanamkan modal, membuka lapangan kerja, dan menyimpan hasil usaha di Indonesia. Ia menolak pandangan bahwa semua pengusaha besar hanya mementingkan diri sendiri.

"Sebagian besar kita ajak membangun Indonesia bersama. Mereka harus menjadi bagian dari Indonesia Incorporated," ujarnya.

Konsep Indonesia Incorporated, jelas Prabowo, adalah pembangunan ekonomi di mana semua pemangku kepentingan besar, menengah, kecil yang bergerak sebagai satu tim nasional. 

Menurutnya, jika kemiskinan dapat diberantas, maka daya beli masyarakat meningkat dan industri dalam negeri ikut tumbuh. "Itu namanya ekonomi mata rantai yang saling memperkuat, bukan saling menghancurkan," pungkas Prabowo. (Mir/P-2)