Sistem Pendidikan dan Kaderisasi Wajib Diperbaiki Demi Ciptakan Pemimpin Bangsa Berkualitas

SEJUMLAH pimpinan lembaga negara yang terlibat masalah hukum dan etika membuat prihatin sejumlah pihak. Berkaca dari masalah saat ini Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aus Hidayat Nur mengatakan sekolah hingga sistem pendidikan wajib diperbaiki terlebih dahulu.

Bukan tanpa alasan, pendidikan Indonesia, kata Aus, wajib diutamakan. Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti Republik Ceko, Vit Machacek, dan Martin Srholec yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua dengan 16,73 persen dalam hal ketidakjujuran akademik.

“Sekolah-sekolah dan sistem pendidikan kita wajib diperbaiki dulu sebelum lainnya,” ungkap Aus kepada Media Indonesia, Senin (8/7).

Baca juga : Pimpinan Lembaga Negara Minim Integritas, Komisi III DPR RI: Harus Ada Teladan dari Presiden

“Setelah itu kaderisasi Partai politik harus diperbaiki agar para pemimpin bangsa Kita berkualitas,” tegasnya.

Aus juga meminta pemerintah agar melibatkan para ulama dan intelektual yang bermoral, untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap bangsa Indonesia.

Diketahui,  tiga lembaga negara telah dirusak perilaku para pemimpinnya. Mulai dari pelanggaran etik eks Ketua MK Anwar Usman, dugaan pemerasan oleh bekas Ketua KPK Firli Bahuri, dan terakhir kasus asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Baca juga : Pencalonan Kepala Daerah Jangan Rusak Tatanan Kelembagaan

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengaku prihatin dengan apa yang terjadi pada pimpinan lembaga negara akhir­akhir ini.

“Menyedihkan. Bencana nasional. Semua tergantung the man behind the gun,” ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Minggu (7/7).

Menurutnya, pimpinan ter­tinggi negara seharusnya ber­tanggung jawab atas kerusakan moral yang terjadi di pucuk pimpinan lembaga negara.

“Jika rusak moral dan etika, rusak sebuah negara. Pimpinan tertinggi mestinya bertanggung jawab,” tegas Mardani. (Z-3)