Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH pimpinan lembaga negara yang terlibat masalah hukum dan etika membuat prihatin sejumlah pihak. Berkaca dari masalah saat ini Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aus Hidayat Nur mengatakan sekolah hingga sistem pendidikan wajib diperbaiki terlebih dahulu.
Bukan tanpa alasan, pendidikan Indonesia, kata Aus, wajib diutamakan. Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti Republik Ceko, Vit Machacek, dan Martin Srholec yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua dengan 16,73 persen dalam hal ketidakjujuran akademik.
“Sekolah-sekolah dan sistem pendidikan kita wajib diperbaiki dulu sebelum lainnya,” ungkap Aus kepada Media Indonesia, Senin (8/7).
Baca juga : Pimpinan Lembaga Negara Minim Integritas, Komisi III DPR RI: Harus Ada Teladan dari Presiden
“Setelah itu kaderisasi Partai politik harus diperbaiki agar para pemimpin bangsa Kita berkualitas,” tegasnya.
Aus juga meminta pemerintah agar melibatkan para ulama dan intelektual yang bermoral, untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap bangsa Indonesia.
Diketahui, tiga lembaga negara telah dirusak perilaku para pemimpinnya. Mulai dari pelanggaran etik eks Ketua MK Anwar Usman, dugaan pemerasan oleh bekas Ketua KPK Firli Bahuri, dan terakhir kasus asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Baca juga : Pencalonan Kepala Daerah Jangan Rusak Tatanan Kelembagaan
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengaku prihatin dengan apa yang terjadi pada pimpinan lembaga negara akhirakhir ini.
“Menyedihkan. Bencana nasional. Semua tergantung the man behind the gun,” ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Minggu (7/7).
Menurutnya, pimpinan tertinggi negara seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan moral yang terjadi di pucuk pimpinan lembaga negara.
“Jika rusak moral dan etika, rusak sebuah negara. Pimpinan tertinggi mestinya bertanggung jawab,” tegas Mardani. (Z-3)
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta merespons perkembangan kasus kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota Bais TNI.
Tema Ramadan sebagai bulan kemanusiaan dipilih untuk menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.
Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved