Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
"Permasalahannya kita sama-sama tahu adalah kenaikan harga beras belakangan ini," kata Tohpati dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Tohpati menyoroti lambannya penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut merupakan strategi pengendalian harga beras di pasaran.
"Kita mendorong supaya Bulog harus segera menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP secepatnya, karena itu merupakan strategi untuk mengendalikan harga beras," tandasnya.
Tohpati juga meminta Bulog memastikan para pengecer dimudahkan dalam mengakses aplikasi beras SPHP agar lebih lancar melakukan distribusi kepada masyarakat.
"Pengecer kesulitan untuk mengakses Klik SPHP. Jadi kami meminta Bulog segera mempermudah cara untuk mendapatkan beras SPHP, membuat aplikasi Klik SPHP simpel dan mudah dipahami, disertai sosialisasi cara penggunaannya yang masif," urainya.
Fraksi Partai NasDem menekankan agar Bulog bersikap cermat dan solutif dalam merespons kenaikan harga beras, demi menjaga stabilitas pangan dan melindungi daya beli masyarakat. (RO/I-2)
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Hingga saat ini pembahasan resmi RUU Pemilu belum terlihat jelas di tingkat parlemen.
Sejak akhir tahun lalu masyarakat sipil telah menyusun naskah usulan kodifikasi UU Pemilu sebagai referensi bagi DPR dan pemerintah.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved