Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
"Permasalahannya kita sama-sama tahu adalah kenaikan harga beras belakangan ini," kata Tohpati dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Tohpati menyoroti lambannya penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut merupakan strategi pengendalian harga beras di pasaran.
"Kita mendorong supaya Bulog harus segera menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP secepatnya, karena itu merupakan strategi untuk mengendalikan harga beras," tandasnya.
Tohpati juga meminta Bulog memastikan para pengecer dimudahkan dalam mengakses aplikasi beras SPHP agar lebih lancar melakukan distribusi kepada masyarakat.
"Pengecer kesulitan untuk mengakses Klik SPHP. Jadi kami meminta Bulog segera mempermudah cara untuk mendapatkan beras SPHP, membuat aplikasi Klik SPHP simpel dan mudah dipahami, disertai sosialisasi cara penggunaannya yang masif," urainya.
Fraksi Partai NasDem menekankan agar Bulog bersikap cermat dan solutif dalam merespons kenaikan harga beras, demi menjaga stabilitas pangan dan melindungi daya beli masyarakat. (RO/I-2)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved