DPR Dinilai Mereduksi Peran MK

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR keliru dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia merespons pernyataan anggota Komisi III DPR yang meminta MK tidak menghantam DPR melalui keputusannya.

Menurut Lucius, cara pandang tersebut menunjukkan pola pikir yang salah. Putusan MK, kata dia, bukan didasarkan pada relasi suka atau tidak suka terhadap DPR sebagai pembuat undang-undang, melainkan murni pada tafsir konstitusi.

"Kan MK memang menguji UU berdasarkan UUD. Bukan menguji UU berdasarkan tafsir kepentingan politik pembuat UU," ujarnya saat dihubungi, Kamis (21/8). 

Baca juga : Seleksi Calon Hakim MK Tunggal jadi Sorotan

Lebih jauh, Lucius menilai pernyataan agar MK tidak menghantam DPR justru mereduksi peran lembaga peradilan konstitusi itu. Padahal, kata dia, DPR semestinya memandang putusan MK sebagai koreksi terhadap legislasi, bukan serangan terhadap parlemen.

Ia menambahkan, jika DPR merasa terpojok dengan putusan MK, seharusnya hal itu dijadikan momentum untuk memperbaiki proses pemilihan hakim konstitusi. DPR perlu memastikan hakim yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan kualitas yang memadai.

Lucius menyinggung pelaksanaan fit and proper test yang baru saja digelar DPR, di mana hanya ada satu kandidat yang diuji. Menurutnya, hal ini memberi sinyal buruk terhadap keseriusan DPR. "Proses fit and proper yang hanya diikuti oleh seorang kandidat seperti menonton drama yang sudah diskenariokan," tuturnya. 

Baca juga : DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes, Ini yang Didalami

Ia mendorong agar seleksi hakim MK dilakukan secara terbuka dengan melibatkan publik untuk memeriksa rekam jejak calon. Fit and proper test, lanjutnya, harus diikuti lebih dari satu kandidat agar prosesnya benar-benar menghasilkan hakim yang mumpuni.

Lucius mengingatkan, proses seleksi yang tertutup dan sarat kompromi politik hanya akan melahirkan hakim yang rentan terhadap pesanan kepentingan politik. Hal ini berbahaya karena bisa merusak konstitusi.

"Hakim MK yang mumpuni hanya mungkin lahir dari proses yang transparan dan partisipatif. Tanpa itu, ya tak ada jaminan hakim MK benar-benar akan dengan bijak membuat keputusan," pungkas Lucius. (Mir/P-1)