Berita Terbaru Fit and Proper Test Hari Ini

Kronologi Wamenkeu Thomas Djiwandono Muncul sebagai Kandidat Deputi Gubernur BI

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan nama Thomas Djiwandono menjadi salah satu yang disebut mengisi posisi deputi gubernur BI

Pramono Bakal Lantik Wali Kota Jakbar Baru 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melantik salah satu pejabat Pemprov DKI sebagai Wali Kota Jakarta Barat.

Calon Hakim Agung Julius Panjaitan Ikuti Uji Kelayakan di DPR

Calon Hakim Agung Julius Panjaitan menjawab pertanyaan anggota dewan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di ruang rapat Komisi III DPR.

DPR Dinilai Mereduksi Peran MK

Lucius menilai pernyataan agar MK tidak menghantam DPR justru mereduksi peran lembaga peradilan konstitusi itu.

Posisi Dubes Kosong Harus Segera Diisi untuk Efektifkan Diplomasi

duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia

Menilik Sejumlah Calon Dubes, Ada Adik Luhut, Mantan Menko, Politisi Hingga Purnawirawan TNI

Melansir berbagai sumber, ada beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test.

Komisi I Dalami Pemahaman Calon Dubes soal Politik Luar Negeri RI

Pemerintah telah memberikan pertimbangan matang dan kuat dalam mengusulkan nama-nama calon dubes tersebut.

DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes, Ini yang Didalami

DPR akan mendalami sejumlah hal kepada calon Dubes, di antaranya pemahaman politik luar negeri dan strategi diplomasi.

3 Wali Kota dan 1 Bupati di Jakarta Bakal Diganti, Sejumlah Kandidatnya Jalani Uji Kelayakan di DPRD

Tak hanya itu, transportasi hingga masalah buang air besar sembarangan (BABS) juga menjadi fokus untuk dituntaskan para calon wali kota dan bupati.

Fit and Proper Test Pejabat oleh DPR Perlu Dievaluasi

PROSES fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk meloloskan pejabat negara perlu dievaluasi. DPR RI dinilai sudah kebablasan dalam memaknai kewenangan

DPR Bisa Evaluasi Lembaga Negara, Independensi Lembaga Negara Dinilai Terancam

DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.

DPR Diingatkan Jangan Kelewat Batas Evaluasi Lembaga Lain

DPR RI diingatkan untuk tidak kelewat batas dalam melakukan fungsi pengawasan lembaga lain. Evaluasi kinerja pejabat negara yang dipilih lewat proses uji kelayakan bukan kewenangan DPR

Punya Kewenangan untuk Evaluasi Pejabat, Jimly Asshiddiqie: DPR Sudah Kelewatan!

REVISI Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) telah disahkan. Perubahan itu mengatur soal pejabat negara hasil uji kelayakan boleh dievaluasi parlemen.

Ketua Bawaslu RI tak Masalah DPR Evaluasi Pejabat Hasil Fit and Proper Test

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja buka suara soal rencana baru DPR yang dapat mengevaluasi maupun memberhentikan pejabat pemerintah yang dilantik lewat fit and proper test di DPR.

Johanis Tanak Sebut Ingin Hapus Operasi Tangkap Tangan, Jimly Sebut Masih Dibutuhkan

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.

DPR Ingatkan OTT KPK Jangan Dijadikan Seperti Mainan

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar operasi tangkap tangan (OTT) KPK tidak dijadikan seperti mainan. 

Calon Dewas Nilai Banyak yang Merasa Jago di KPK

Calon dewas KPK Mirzwazi menilai masih banyak pimpinan KPK yang merasa paling jago.

Cegah Pungli, Calon Dewas Mau Rotasi Personel KPK di Rutan

Calon dewas KPK Mirwazi ingin menggodok aturan rotasi personel KPK untuk mencegah pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. 

Capim KPK Joko Poerwanto Nilai Kortas Polri dan Kejaksaan Perkuat Upaya Pemberantasan Korupsi

CALON pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) Joko Poerwanto mengaku tak mempersoalkan adanya lembaga lain yang memberantas korupsi selain KPK, 

Anggota DPR Tepuk Tangan saat Johanis Tanak Sebut Hapus OTT

Anggota DPR RI bertepuk tangan saat capim KPK Johanis Tanak mengatakan akan menghapuskan operais tangkap tangan (OTT).

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia