Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
DPRD DKI Jakarta menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sejumlah calon pejabat eselon II. Untuk penentuan penempatan wali kota, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memimpin langsung fit and proper test tersebut.
Adapun yang diuji yakni tiga calon wali kota, satu calon bupati Kepulauan Seribu, dan satu calon Sekretaris DPRD DKI Jakarta. Khoirudin mengatakan calon wali kota dan bupati yang mengikuti fit and proper test diharapkan bisa menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) Jakarta.
“Banyak catatan yang disampaikan terkait dengan permasalahan lingkungan, yaitu tawuran, judol dan masalah aset daerah yang selama ini adanya di tingkat wali kota,” ujar Khoirudin melalui keterangannya, Sabtu (3/5).
Kelima calon pejabat eselon II itu telah memaparkan visi-misi secara langsung kepada Politikus PKS itu, termasuk dengan rekam jejak yang telah dilakukan selama bertugas di Jakarta saat masih di jabatan yang lama.
“Calon-calon tersebut memaparkan rekam jejak selama ini dalam bertugas, apa yang mereka banggakan, apa yang sudah diterima oleh masyarakat, dan apasih mimpi ke depan dengan jabatan baru,” tutur Khoirudin.
Ia mengapresiasi ke lima calon siap menerima tantangan untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta dan membantu menyukseskan program gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
“Semuanya menerima tantangan dan usulan dari semua peserta rapat, para pimpinan dewan. Intinya, mereka siap untuk kerja keras melayani masyarakat dan mempercepat quick wins gubernur,” ungkap Khoirudin.
Khusus calon Bupati Kepulauan Seribu, Harap Khoirudin, bisa membuat gebrakan dan inovasi untuk mengembangkan dan menjadikan Kepulauan Seribu kawasan wisata kelas dunia.
“Terutama pulau seribu karena kita ke depan ingin mengembangkan kawasan wisata dan kita berharap pariwisata akan memberikan kontribusi besar buat kenaikan PAD,” ucap Khoirudin.
Tak hanya itu, transportasi hingga masalah buang air besar sembarangan (BABS) juga menjadi fokus untuk dituntaskan para calon wali kota dan bupati.
“Sarana transportasi belum menjangkau semua. Serta masih banyak warga Jakarta belum ada septic tank. Di Cilandak saja ada 11 RW yang masih belum punya tanki septic tank. Ini harus di selesaikan,” tandas Khoirudin.
Ke lima calon pejabat Eselon II dimaksud yakni, Wakil Bupati Kepulauan Seribu Fadjar Churniawan sebagai calon bupati Kepulauan Seribu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat sebagai calon wali kota Jakarta Utara, dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin sebagai calon wali kota Jakarta Timur.
Lalu, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman Anwar sebagai calon wali kota Jakarta Selatan, dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat DPRD DKI Jakarta Augustinus menjadi calon sekretaris DPRD DKI Jakarta. (Far/P-3)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Melansir berbagai sumber, ada beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test.
Pemerintah telah memberikan pertimbangan matang dan kuat dalam mengusulkan nama-nama calon dubes tersebut.
DPR akan mendalami sejumlah hal kepada calon Dubes, di antaranya pemahaman politik luar negeri dan strategi diplomasi.
PROSES fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk meloloskan pejabat negara perlu dievaluasi. DPR RI dinilai sudah kebablasan dalam memaknai kewenangan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved