Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

MEMASUKI tahun kelima invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, belum ada tanda-tanda penyelesaian perang ini yang stabil. Garis depan pertempuran memang relatif membeku di sejumlah titik, tetapi kebuntuan militer tersebut tidak lantas mendorong perubahan tujuan politik. Di saat yang sama, wacana tentang ‘jalan menuju perdamaian’ semakin menguat. Pertanyaannya bukan hanya kapan perang berakhir, melainkan perdamaian seperti apa yang sedang dirancang, dan siapa yang menentukan bentuknya.

 

TUJUAN RUSIA YANG TIDAK BERUBAH

Baca juga : Zelensky Bantah Tuduhan Rusia Terkait Serangan Drone ke Kediaman Putin

Empat tahun terakhir memperlihatkan satu hal yang konsisten: tujuan strategis Moskow tidak benar-benar bergeser. Sejak 2022, Rusia secara formal menganeksasi Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, memasukkannya ke dalam konstitusi nasional, serta mempercepat integrasi administratif di wilayah pendudukan. Rubel diperkenalkan, paspor Rusia dibagikan, dan struktur pemerintahan lokal disesuaikan dengan sistem federal Rusia.

Bahkan, Rusia dengan sengaja menyelenggarakan pemilu di wilayah pendudukan tersebut, dengan mengundang pengamat dari banyak negara termasuk Indonesia. Serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, termasuk yang jauh dari garis depan, menunjukkan bahwa tekanan terhadap kapasitas negara dan masyarakat tetap menjadi bagian dari strategi Rusia.

Retorika resmi dari Vladimir Putin secara konsisten menggambarkan Ukraina sebagai bagian dari ruang historis Rusia dan bahkan mempertanyakan legitimasi keberadaan Ukraina. Dengan demikian, perang ini bukan sekadar konflik teritorial terbatas akibat adanya ancaman NATO pada Rusia, melainkan upaya membentuk ulang orientasi geopolitik dan identitas politik Ukraina.

Baca juga : AS-Ukraina Capai Titik Temu Rencana Damai, Rusia Belum Dilibatkan

Inilah yang lantas membuat banyak pengamat, termasuk dari Indonesia, mendorong agar Ukraina menerima fakta bahwa sebagian wilayahnya telah dikuasai Rusia, mendorong Ukraina agar bersikap pragmatis, dan menerima kesepakatan damai yang dipaksakan oleh Rusia dan AS. Namun, yang dilupakan banyak orang ialah, empat tahun perang juga telah mengubah Ukraina secara mendalam.

 

UKRAINA YANG TELAH BERUBAH

Jutaan warga Ukraina mengungsi ke luar negeri maupun ke wilayah yang lebih aman di dalam negeri. Kehancuran kota-kota seperti Mariupol dan Bakhmut, tragedi pembunuhan massal di Bucha dan Irpin, serta dokumentasi kejahatan perang dan temuan kuburan massal, jelas membekas dalam memori kolektif masyarakat.

Perang selalu membentuk ulang identitas kolektif masyarakat, terutama setelah melewati penderitaan masif seperti di Ukraina. Penggunaan bahasa Rusia di ruang publik menurun drastis, sementara dukungan terhadap integrasi Eropa dan NATO yang sebelumnya sangat kecil menjadi meningkat tajam. Jaringan relawan dan solidaritas sosial terbentuk bukan hanya sebagai respons sementara, melainkan sebagai bagian dari pengalaman kolektif.

Dalam konteks ini, gagasan pertukaran wilayah atau konsesi teritorial bukan lagi sekadar kompromi diplomatik. Ia menyentuh luka sosial dan memori kekerasan. Bagi banyak warga Ukraina, wilayah yang diduduki Rusia bukan sekadar aset strategis, melainkan simbol penderitaan dan perlawanan.

Itulah sebabnya, setiap skema perdamaian yang didasarkan pada pertukaran wilayah akan menghadapi hambatan legitimasi domestik. Pemerintahan Ukraina, di bawah Zelenskyy atau siapa pun nantinya, tidak bisa begitu saja menukar wilayah dengan alasan penghentian perang, karena masyarakat tidak akan menerima.

Perang ini, di luar dugaan Rusia, justru memperlebar jarak antara Ukraina dan Rusia, bukan mempersempitnya. Kalau saja waktu itu Rusia tidak menyerang Ukraina, dan hanya mengancam saja serta memaksa negosiasi, masyarakat Ukraina mungkin tidak akan sebenci ini dengan Rusia.

 

PERDAMAIAN YANG SEMAKIN TRANSAKSIONAL

Di sisi lain, dinamika diplomatik global menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Pembicaraan tentang penyelesaian konflik ini sering dibingkai sebagai persoalan negosiasi di antara kekuatan besar. Jika pendekatan transaksional semakin dominan, terutama di bawah kepemimpinan yang melihat diplomasi sebagai proses deal-making seperti Donald Trump, maka logika yang digunakan pun bergeser menuju pertukaran kepentingan semata.

Dalam kerangka seperti itu, wilayah diperlakukan sebagai variabel tawar-menawar. Sanksi bisa ditukar dengan gencatan senjata dan jaminan keamanan dianggap sebagai instrumen kompensasi belaka. Perdamaian memang mungkin tercapai dalam bentuk tertentu, tetapi ia berisiko menjadi perdamaian yang eksklusif, dirancang oleh negara besar saja, sementara negara yang terdampak langsung justru dipaksa menerima.

Masalahnya bukan hanya pada apakah perang berhenti, melainkan preseden apa yang dibentuk. Jika kedaulatan dan integritas teritorial dapat dinegosiasikan dalam logika geopolitik negara-negara besar, norma internasional menjadi lentur mengikuti konfigurasi politik global.

 

IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Bagi negara berkekuatan menengah seperti Indonesia, dinamika ini tidak boleh dianggap remeh. Indonesia selama ini menempatkan prinsip kedaulatan dan non-intervensi sebagai fondasi utama diplomasi. Dalam berbagai forum internasional, Jakarta memang menyatakan dukungan terhadap integritas territorial Ukraina. Namun, pada saat yang sama, hubungan dengan Moskow justru menunjukkan intensifikasi simbolis dan politik.

Kunjungan tingkat tinggi serta peningkatan interaksi dalam kerangka bilateral dan BRICS memperlihatkan bahwa Rusia tetap dipandang sebagai mitra penting. Padahal, secara ekonomi dan militer, kontribusi Rusia terhadap kepentingan strategis Indonesia relatif terbatas ketimbang mitra lain. Kedekatan tersebut menunjukkan bahwa kalkulasi politik luar negeri tidak selalu didorong oleh kebutuhan material, tetapi juga oleh pencarian ruang manuver dan posisi dalam konfigurasi global yang berubah.

Diversifikasi hubungan tentu sah dalam kerangka politik bebas aktif. Namun, jika yang dicari hanya pengakuan dari kekuatan besar, prinsip politik luar negeri menjadi pragmatisme murni. Jika Indonesia lebih fokus pada memastikan kehadiran di meja perundingan, tanpa secara konsisten menegaskan norma kedaulatan, maka secara tidak langsung kita menerima logika bahwa aturan dapat disesuaikan dengan kapasitas kekuatan.

Dalam konteks perdamaian Ukraina, sikap terlalu pragmatis dapat membuat negara berkekuatan menengah terjebak dalam peran penonton atau bahkan memberi legitimasi pasif bagi kesepakatan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip yang selama ini dipegang. Jika revisi wilayah melalui penggunaan kekuatan diterima sebagai bagian dari kompromi realistis, preseden yang tercipta akan melampaui satu konflik.

Empat tahun perang Ukraina menunjukkan bahwa konflik ini bukan hanya soal siapa menguasai wilayah tertentu, melainkan ujian terhadap fondasi tatanan internasional. Perdamaian yang dinegosiasikan mungkin menghentikan rentetan tembakan. Namun, jika ia lahir dari logika eksklusif dan transaksional, yang berubah bukan hanya garis batas, melainkan cara dunia memahami kedaulatan.

Bagi Indonesia, pertanyaannya, apakah kita ingin sekadar hadir di meja, atau turut menjaga aturan yang membuat meja itu relevan bagi semua?