PBB: Deportasi Ribuan Anak Ukraina ke Rusia Adalah Kejahatan Kemanusiaan

KOMISI Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Ukraina merilis laporan terbaru yang mempertegas adanya pelanggaran hukum internasional berat dalam konflik yang terus berkecamuk. PBB menyatakan deportasi dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia bukan sekadar dampak perang, melainkan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Dalam laporan tersebut, otoritas Rusia "pada tingkat tertinggi" disebut telah mendeportasi ribuan anak dari wilayah pendudukan di Ukraina. Komisi PBB menegaskan bahwa keterlibatan langsung Presiden Vladimir Putin telah "terlihat sejak awal" proses pemindahan tersebut.

Ribuan Anak Belum Kembali

Data pemerintah Ukraina menunjukkan angka yang mengejutkan. Hampir 20.000 anak telah dikirim secara ilegal ke Rusia dan Belarusia. Sejauh ini, Komisi PBB telah mengidentifikasi 1.205 kasus spesifik anak-anak yang dibawa oleh Moskow sepanjang tahun 2022.

Baca juga : Rusia Tepis Tuduhan Mahkamah Kriminal soal Deportasi Ilegal Anak Ukraina

Nasib mereka pun kian memprihatinkan. Laporan tersebut mengungkapkan 80% dari anak-anak ini belum dikembalikan ke tanah air mereka. Banyak orang tua dan wali yang hingga hari ini tidak mengetahui keberadaan anak-anak tersebut. PBB menilai tindakan ini sebagai penghilangan paksa dan penundaan repatriasi yang tidak dapat dibenarkan.

Modus Operandi dan Tekanan Mental

Mayoritas anak-anak berasal dari wilayah Donetsk dan Luhansk. Sesaat sebelum invasi penuh dimulai, Moskow mengevakuasi mereka dengan dalih ancaman serangan dari Ukraina. Setibanya di Rusia, anak-anak ini ditempatkan di panti asuhan atau keluarga asuh dan diberikan kewarganegaraan Rusia.

Kondisi di tempat penampungan dilaporkan sangat koersif. Seorang anak di panti asuhan Rusia bahkan diberitahu oleh staf bahwa negaranya, Ukraina, "sudah tidak ada lagi, semuanya telah terbakar, dan orang tuamu kemungkinan besar sudah mati."

Baca juga : ICC: Surat Perintah Penangkapan Putin Berlaku Seumur Hidup

Penderitaan ini juga dirasakan oleh para orangtua yang tertinggal. "Saya masih mencari putri saya, dan saya sangat takut dengan apa yang mungkin dia pikirkan tentang saya dan bagaimana dia bertahan hidup [di Rusia], di mana banyak orang membenci orang Ukraina," ungkap seorang ibu dalam laporan tersebut.

Bantahan Moskow dan Surat Perintah Tangkap ICC

Moskow secara konsisten membantah tuduhan pemindahan paksa. Vladimir Putin sempat menyatakan bahwa narasi penculikan anak adalah cerita yang "berlebihan" dan mengklaim mereka justru "diselamatkan" dari zona perang.

Namun, pada tahun 2023, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dan Komisioner Hak Anak Rusia, Maria Lvova-Belova. Lvova-Belova bahkan secara terbuka mengakui telah "mengasuh" seorang remaja laki-laki dari Mariupol dan melakukan "re-edukasi" meskipun remaja tersebut awalnya menolak dibawa ke Rusia.

Hingga saat ini, Ukraina melaporkan baru berhasil memulangkan sekitar 2.000 anak. Di tengah upaya diplomatik yang melibatkan berbagai pihak internasional, konflik yang telah memasuki tahun kelima ini telah menelan lebih dari 15.000 korban jiwa sipil dan menyebabkan jutaan orang mengungsi. (BBC/Z-2)