Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seluruh kader Partai Hanura yang menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus komit membela kepentingan rakyat daerah.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai Hanura seluruh Indonesia Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (25/4).
"Daerah perlu kalian sebagai pejuang, untuk membuka lapangan kerja dan kesejahteraan. Itulah tujuan saudara digembleng. Daerah makmur, baru bisa Indonesia makmur," kata Oesman.
Dalam Bimtek yang mengangkat tema Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera, OSO berharap, 528 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dari Fraksi Partai Hanura yang hadir dapat semakin menguatkan komitmen untuk memajukan daerah.
Menurut dia, tagline mendukung daerah hanya dimiliki oleh Partai Hanura. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini menegaskan bahwa membangun dan memakmurkan daerah bukanlah daerahisme.
"Jangan takut bicara kepentingan daerah. Hanura jelas berpihak kepada daerah. Yang milih saudara adalah rakyat daerah. Berpihaklah kepada mereka," kata dia.
OSO kembali berpesan, kader yang saat pemilu menawarkan pogram dan janji kepada rakyat harus ditunaikan. Jangan sampai, keberpihakan kepada daerah hanya jadi ungkapan, melainkan harus diwujudkan lewat perjuang di parlemen daerah.
Selain komitmen kepada partai, kader Hanura, terutama yang memiliki jabatan, diingatkan agar jauh lebih komit kepada rakyat.
"Lakukan, dan Anda akan dicintai. Orang kalau sudah jadi, sudah hebat, lupa asal usulnya. Partai kalau sudah besar, lupa kepada konstituen. Saya tidak mau ada kader Hanura yang begitu. Jangan."
Mantan Wakil Ketua MPR ini meyakini dengan kekompakkan, soliditas, dan meningkatnya kapasitas kader lewat bimtek, Hanura akan bangkit dan menjadi partai besar yang semakin bermanfaat bagi daerah.
"Kita mulai kebangkitan Partai Hanura. Peran terbesar adalah kader di daerah. Bangun dan suarakan terus nurani dan filosofi Hanura," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Siswadi Tarigan menyatakan, tujuan bimtek untuk meningkatkan kompetensi, fungsi, dan tugas wewenang anggota fraksi DPRD provinisi dan kabupaten/kota dalam pemerintahan daerah.
Bimtek yang juga dihadiri Perwakilan BPSDM Kemendagri ini adalah rangkaian acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Periode 2024-2029. Pengukuhan akan berlangsung di JCC, Jakarta, Sabtu (26/4). (P-2)
Aburizal Bakrie mengajak KKI bersama aliran lain untuk meningkatkan peran dalam memajukan bangsa.
Hanura juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
Hanura berharap seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau.
Oso meminta target itu benar-benar terpenuhi, jika tidak pihaknya akan mengambil langkah tegas.
Pembenahan struktur Hanura di tingkat akar rumput juga akan berdampak positif terhadap peningkatan suara partai pada pemilu mendatang.
Oso menuntut para kader turun langsung ke lapangan, berbaur dengan rakyat.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved