Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KONDISI daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seluruh kader Partai Hanura yang menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus komit membela kepentingan rakyat daerah.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai Hanura seluruh Indonesia Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (25/4).
"Daerah perlu kalian sebagai pejuang, untuk membuka lapangan kerja dan kesejahteraan. Itulah tujuan saudara digembleng. Daerah makmur, baru bisa Indonesia makmur," kata Oesman.
Dalam Bimtek yang mengangkat tema Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera, OSO berharap, 528 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dari Fraksi Partai Hanura yang hadir dapat semakin menguatkan komitmen untuk memajukan daerah.
Menurut dia, tagline mendukung daerah hanya dimiliki oleh Partai Hanura. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini menegaskan bahwa membangun dan memakmurkan daerah bukanlah daerahisme.
"Jangan takut bicara kepentingan daerah. Hanura jelas berpihak kepada daerah. Yang milih saudara adalah rakyat daerah. Berpihaklah kepada mereka," kata dia.
OSO kembali berpesan, kader yang saat pemilu menawarkan pogram dan janji kepada rakyat harus ditunaikan. Jangan sampai, keberpihakan kepada daerah hanya jadi ungkapan, melainkan harus diwujudkan lewat perjuang di parlemen daerah.
Selain komitmen kepada partai, kader Hanura, terutama yang memiliki jabatan, diingatkan agar jauh lebih komit kepada rakyat.
"Lakukan, dan Anda akan dicintai. Orang kalau sudah jadi, sudah hebat, lupa asal usulnya. Partai kalau sudah besar, lupa kepada konstituen. Saya tidak mau ada kader Hanura yang begitu. Jangan."
Mantan Wakil Ketua MPR ini meyakini dengan kekompakkan, soliditas, dan meningkatnya kapasitas kader lewat bimtek, Hanura akan bangkit dan menjadi partai besar yang semakin bermanfaat bagi daerah.
"Kita mulai kebangkitan Partai Hanura. Peran terbesar adalah kader di daerah. Bangun dan suarakan terus nurani dan filosofi Hanura," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Siswadi Tarigan menyatakan, tujuan bimtek untuk meningkatkan kompetensi, fungsi, dan tugas wewenang anggota fraksi DPRD provinisi dan kabupaten/kota dalam pemerintahan daerah.
Bimtek yang juga dihadiri Perwakilan BPSDM Kemendagri ini adalah rangkaian acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Periode 2024-2029. Pengukuhan akan berlangsung di JCC, Jakarta, Sabtu (26/4). (P-2)
Oso menuntut para kader turun langsung ke lapangan, berbaur dengan rakyat.
Dengan 528 kursi DPRD provinsi dan kota, pengurus baru yang aktif dan efektif, Hanura diyakini akan menjadi garda terdepan alat perjuangan politik rakyat di daerah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang berharap para kepala daerah terpilih bisa memenuhi janji kampanye yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
Sebab, kata dia, ruh kemakmuran Indonesia bukan hanya di Jakarta. Pemerataan kesejahteraan harus terjadi di seluruh daerah.
Bantuan disalurkan ke tiga daerah terdampak, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Panjang.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved