Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang (OSO) dalam perjalannnya ke Kabupaten Talakar, Sulawesi Selatan pada Minggu, 15 Februari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Nasaruddin memberikan klarifikasi sukarela.
"Merespons dulu lah, syukur-syukur kalau kemudian sudah merespons, bisa mempertanggungjawabkan tanpa harus diundang, tanpa harus dipanggil," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2).
Setyo mengatakan, Nasaruddin bisa datang sukarela ke Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Menag bisa memberikan klarifikasi soal penggunaan jet pribadi itu, agar tidak dikategorikan penerimaan gratifikasi.
"Di sana ada Direktorat Gratifikasi menyampaikan, menjelaskan tentang yang sedang berkembang, isu-isu yang sedang berkembang di luar," ujar Setyo.
Keterangan Nasaruddin bakal memudahkan KPK untuk menganalisa perjalanan tersebut. Terbilang, perjalanan dengan jet pribadi itu kini sudah menjadi perbincangan publik.
"Nah dengan situ kan nanti bisa kami analisa, bisa kami telaah," ucap Setyo.
Saat ini, KPK mencari informasi terkait penggunaan jet pribadi yang dilakukan Nasaruddin. Salah satunya mendalami apakah adanya kemungkinan perjalanan itu berkaitan dengan jabatan Nasaruddin sebagai Menteri Agama.
"Ya nanti kami pertama open source dulu, dari media dulu. Nah pastikan kita tunggu saja respons dari yang bersangkutan, responsnya seperti apa," tutur Setyo. (Can/P-3)
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Aburizal Bakrie mengajak KKI bersama aliran lain untuk meningkatkan peran dalam memajukan bangsa.
Hanura juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
Hanura berharap seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau.
Konferensi pers penetapan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan hukum dari pihaknya, sementara keputusan akhir tetap berada pada kewenangan KPK
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penjualan barang rampasan kasus rasuah dengan cara lelang pada Maret 2026. Total, negara mendapatkan Rp10,9 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved