Berita Terbaru Gratifikasi Hari Ini

JAM-Pidsus Kejagung Sita Rp2 Miliar dari Hakim Djuyamto

JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng

Ada-ada Saja, Pejabat di Kemen PU Minta Gratifikasi untuk Nikahkan Anak, KPK Langsung Beraksi

Budi menyebut kehadiran KPK kali ini bukan bagian dari penindakan. Sebab, kata dia, yang datang merupakan tim pencegahan.

Ini Potensi Pidana pada Tambang Nikel di Raja Ampat

Penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat memicu kritik dari masyarakat sipil. Selain mencemari lingkungan, juga berpotensi melanggar ketentuan pidana korupsi.

KPK Pastikan Usut Informasi Dugaan Gratifikasi di Kementerian PU

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengusut informasi dugaan praktik gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

KPK Selisik Soal Pejabat Kementerian PU Minta Gratifikasi Nikah Anak

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan meminta hasil investigasi Kementerian PU. Permintaan gratifikasi itu tidak bisa dibenarkan.

KPK Kaitkan Pengelolaan Uang Perusahaan Terafiliasi Rita Widyasari dengan Kasus Gratifikasinya

Dalam kasus ini, KPK sudah menyita 104 kendaraan. Rinciannya yakni 72 mobil dan 32 motor. Semua diyakini berkaitan dengan pencucian uang Rita.

KPK Terima Banyak Laporan Gratifikasi Lebaran

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima banyak laporan atas penerimaan gratifikasi lebaran. 

Bahaya, 30 Persen Guru dan Dosen Anggap Gratifikasi Lumrah

KPK menilai mewajarkan gratifikasi di sektor pendidikan sangat berbahaya. Sebab, kata Wawan, bisa membuat kebiasaan korupsi merajalela di masa depan.

Puluhan Sepeda Motor Mewah terkait Korupsi CPO Disita Kejagung

Puluhan sepeda motor mewah disita Kejaksaan Agung. Kendaraan-kendaraan mewah itu terkait dengan kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi.

KY Masih Kumpulkan Data Kasus Dugaan Suap Ketua PN Jaksel

KOMISI Yudisial (KY) menyatakan pihaknya masih mengumpulkan data serta informasi terkait tertangkapnya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Dugaan suap

KPK Terima 561 Laporan Gratifikasi Idulfitri Senilai Rp341 Juta

Budi mengatakan, sebanyak 520 laporan berstatus sebagai penerimaan gratifikasi. Sebanyak 41 sisanya aduan soal penolakan hadiah dari pihak swasta.

Pemkab Tanah Datar Keluarkan Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya

Surat edaran ini bertujuan untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat, terutama Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara,

Bupati Dharmasraya Terbitkan Surat Edaran Larangan ASN Menerima dan Memberi ASN di Luar Ketentuan 

Dalam edaran tersebut, Bupati menekankan pentingnya mencegah segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas penyelenggara negara.

Unand Tegaskan Komitmen Terhadap Pencegahan Gratifikasi Hari Raya

Seluruh pejabat, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan Universitas Andalas diimbau untuk tidak memberikan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

KPK terima 689 laporan gratifikasi selama Januari–Februari 2025

Pada periode Februari, diterima sejumlah 341 laporan, dengan total jumlah 379 objek gratifikasi. Terdiri dari 231 laporan dari UPG dan 110 pelaporan individu.

KPK Periksa Eks Pejabat Pajak sebagai Tersangka Dugaan Gratifikasi Rp21,5 Miliar

Haniv diduga memanfaatkan jabatan dan jejaringnya untuk mencari sponsor dalam rangka keperluan bisnis anaknya dengan cara mengirimkan surel permintaan bantuan modal.

M Haniv Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Dia juga enggan memberikan keterangan kepada wartawan saat ditanya alasannya menerima gratifikasi.

Pentolan Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Dipanggil KPK terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.

KPK Kaitkan Cara Rohidin Mutasi Pegawai dengan Kasus Pemerasan

Tessa sejatinya hanya mau memerinci inisial saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, dia adalah pegawai negeri sipil (PNS) Alfian Martedy.

Jaksa Dinilai Kurang Merinci Asal Usul Gratifikasi Rp915 M Zarof Ricar

Jaksa diminta memerinci aliran dana itu dalam persidangan. Sebab, kata Jerry, keterbukaan penuntut umum penting untuk kebutuhan pembuktian.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting